Anggota DPR Golkar: Danantara Jangan Hanya Bagus di Awal

Penekanan pada Transparansi dan Akuntabilitas dalam Rencana Kerja Danantara

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, menyoroti rencana kerja Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang mencakup 22 sektor bisnis dalam lima bulan ke depan. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut tidak boleh berhenti di atas kertas. Firnando meminta agar pengawasan terhadap program ini dilakukan secara terus-menerus.

Dia menyampaikan bahwa program yang telah dicanangkan harus dikawal dan dipantau progresnya. Jangan sampai hanya bagus di awal, tetapi hilang pengawasan di tengah jalan. Hal ini menjadi fokus utama dari perhatian Firnando terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Danantara Tahun 2025.

Firnando menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap sektor produktif dalam penyusunan RKAP. Ia mendesak agar laporan dan rencana kerja disampaikan secara berkala, bukan hanya sekali dalam setahun. Dengan demikian, Komisi VI dapat memiliki pemahaman yang utuh dan dapat menyampaikan kembali kepada masyarakat mengenai arah kebijakan Danantara, termasuk kontribusinya terhadap BUMN ke depan.

Selain itu, Firnando menambahkan bahwa laporan keuangan Danantara harus disusun secara transparan dan akuntabel. Masyarakat merasa bahwa dana yang dikelola oleh BUMN, termasuk oleh Danantara, sejatinya adalah milik rakyat. Karena kontribusi dividen BUMN kembali ke negara untuk membiayai kebutuhan publik.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Dana ini adalah dana rakyat. Maka publik berhak tahu bagaimana dikelola, ke mana diarahkan, dan apa hasilnya.

Firnando juga menekankan bahwa eksistensi Danantara harus terasa langsung oleh masyarakat. Ia mendesak Danantara tidak hanya memperbaiki struktur internal perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi rakyat. Transformasi BUMN bukan hanya soal perusahaannya sehat, tapi juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi harapan publik.

Sementara itu, Firnando meyakini jajaran Kementerian BUMN dan Danantara diisi oleh orang-orang profesional. Ia berharap Danantara betul-betul hadir untuk rakyat. Firnando menekankan bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh perencanaan, melainkan juga eksekusi dan pengawasan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan apakah Danantara benar-benar hadir untuk rakyat.

Program Strategis Danantara

Sebelumnya, Danantara melalui Holding Operasional, PT Danantara Asset Management (DAM), memiliki 22 program strategis yang akan dikerjakan dalam lima bulan yang tersisa di 2025. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa program-program ini dibagi ke dalam tiga klaster, yakni restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan yang bertujuan mendukung optimalisasi portofolio BUMN.

Dony menyampaikan bahwa dalam lima bulan ke depan, pihaknya berharap mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah dikonsultasikan dan dibahas secara mendetail dengan Komisi VI selama dua hari.

Pada bidang restrukturisasi, ada empat sektor yang disoroti, yaitu bisnis maskapai penerbangan, bisnis manufaktur baja, bisnis kereta api cepat, dan bisnis asuransi. Sedangkan pada bidang konsolidasi, bisnis menyasar sembilan sektor BUMN, mencakup bisnis karya (konstruksi), pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, dan kawasan industri.

Untuk bidang pengembangan bisnis, akan menyasar sektor bisnis koperasi, pangan, baterai, semen, perbankan syariah, telekomunikasi, dan industri galangan kapal. Dony menekankan bahwa untuk mendukung kelancaran 22 program tersebut, DAM akan memprioritaskan penyelesaian tata kelola pendukung bisnis, khususnya pada aspek human capital, keuangan, manajemen risiko, dan aspek legal.

Kami akan menyelesaikan tata kelola pendukung bisnis di organisasi DAM melalui kebijakan prosedur human capital, menyelesaikan prosedur di bidang keuangan, di bidang manajemen risiko, dan legal untuk mendukung operasional DAM.