Astafirullah! Beras SPHP Dicampur, CORE: Ganggu Program Pemerintah Atasi Kemiskinan
Penyaluran Beras SPHP yang Tidak Efektif Mengancam Kesejahteraan Masyarakat
Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menyatakan bahwa pengoplosan beras kualitas rendah menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh pihak tertentu dapat mengganggu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Menurutnya, praktik ini sangat merugikan negara karena menggagalkan misi utama subsidi pangan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah keluar dari jerat kemiskinan.
"Program SPHP dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok. Namun, praktik oplosan membuat beras murah sulit diakses oleh penerima manfaat sebenarnya," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Ahad (27/7/2025).
Eliza menilai bahwa tindakan oknum tersebut telah mengambil alih porsi subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin. Akibatnya, keluarga miskin tidak mendapatkan beras SPHP sesuai harga dan kualitas yang ditetapkan, sehingga terpaksa membeli beras mahal yang menggerus belanja mereka untuk kebutuhan pokok lainnya.
Dampak Negatif dari Pengoplosan Beras
Kasus dugaan pengoplosan beras kualitas rendah (reject) seharga Rp 6.000 per kilogram (kg) yang dikemas menjadi SPHP dan dijual seharga Rp 13.000 per kg oleh seorang oknum berinisial R di Riau yang terungkap pada Kamis (24/7/2025) menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Menurut Eliza, konsumen rugi karena SPHP memiliki standar lebih baik daripada reject. Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah.
CORE menyebut kondisi ini berisiko memperluas kerentanan ekonomi dan memperparah kemiskinan karena salah sasaran subsidi akan membuat intervensi pemerintah kehilangan dampak perlindungan sosial yang diharapkan. Oleh karena itu, CORE menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan langsung kepada penerima manfaat melalui operasi pasar keliling atau koperasi berbasis komunitas guna mencegah kebocoran dan penyelewengan.
Langkah Pemerintah untuk Memperkuat Pengawasan
Selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga harus memperkuat sistem pelacakan dan pengawasan digital agar setiap kilogram beras subsidi dapat dipantau secara transparan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Itu mengapa menyalurkan SPHP harus resmi oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi kebocoran dan pemalsuan beras reject jadi SPHP," ujar Eliza.
Warga mengantri untuk membeli beras program SPHP saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Pemerintah mulai menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton untuk meredam gejolak kenaikan harga pangan di tengah masyarakat. Pendistribusian sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP tersebut dilakukan selama periode Juli hingga Desember 2025. Untuk harga beras SPHP tersebut dibanderol dengan harga Rp62.500 untuk kemasan 5 kg, warga yang datang hanya boleh membeli maksimal 10 kg atau 2 kemasan beras SPHP per transaksi.
Modus Operandi Pelaku Pengoplosan
Sebelumnya, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan penggerebekan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak kejahatan yang merugikan konsumen. Ia menyebutkan, operasi yang dipimpin Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro pada Kamis, mengungkap dua modus operandi yang dilakukan tersangka R (34).
Pertama, pelaku mencampur beras medium dengan beras berkualitas buruk atau reject, kemudian dikemas ulang menjadi beras SPHP. Kedua, pelaku membeli beras murah dari Pelalawan dan mengemas ulang dalam karung bermerek premium seperti Aira, Family, Anak Dara Merah, dan Kuriak Kusuik untuk menipu konsumen.
Tersangka diduga membeli dua jenis beras—beras bagus dan beras kualitas rendah (reject)—di Kabupaten Pelalawan. Beras bagus dibeli seharga Rp 11.000 per kg, sementara beras reject dibeli Rp 6.000 per kg. Tersangka R membeli beras tersebut dari seseorang berinisial S.
Barang bukti yang disita meliputi 79 karung beras SPHP oplosan, empat karung bermerek premium berisi beras rendah, 18 karung kosong SPHP, timbangan digital, mesin jahit, dan benang jahit. “Negara sudah memberikan subsidi, tapi dimanipulasi oknum untuk keuntungan pribadi. Ini bukan sekadar penipuan dagang, tapi kejahatan yang merugikan anak-anak kita yang membutuhkan pangan bergizi,” kata Irjen Herry.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar.