Langkah Prancis Akui Kedaulatan Palestina

Pengakuan Prancis terhadap Kedaulatan Palestina

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan rencana negaranya untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada bulan September mendatang. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain yang juga akan mengikuti tindakan serupa. Rencana pengakuan tersebut akan diumumkan secara resmi oleh Macron dalam sidang Majelis Umum PBB di New York.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh kepala negara Prancis pada hari Kamis (24/7), tepat saat perhatian dunia tertuju pada situasi di Gaza. Serangan Israel terhadap wilayah tersebut selama dua tahun telah memperburuk kondisi kemanusiaan di sana. Banyak organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat memberi peringatan bahwa Gaza berisiko mengalami kelaparan massal.

Dengan situasi seperti ini, Prancis merasa bahwa saatnya untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari Amerika Serikat dan Israel, yang merupakan sekutu dekat Prancis. Menurut mantan duta besar Prancis untuk Israel, Gerard Araud, rasa urgensi mungkin menjadi alasan utama Macron untuk bertindak sendiri.

Tensi Politik di Prancis

Laporan dari AFP menunjukkan bahwa konflik di Gaza telah meningkatkan ketegangan politik di Prancis. Perbedaan pendapat antara warga dan para politisi di Prancis terkait isu Gaza semakin dalam. Prancis memiliki populasi umat Islam terbesar di Uni Eropa, serta populasi Yahudi terbesar di luar Israel dan AS. Negara ini juga dikenal sebagai pelopor ide solusi dua negara dalam menyelesaikan krisis Palestina-Israel.

Macron awalnya berharap pengakuan Prancis akan diikuti oleh negara-negara lain. Ia berharap hal ini terwujud bersamaan dengan normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Muslim dan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi. Namun, menurut analis Prancis, Amelie Ferey, gagasan tersebut tidak berjalan mulus. Hingga saat ini, belum ada negara lain yang menyatakan niat untuk mengakui Palestina. Justru Israel semakin gencar dalam upaya normalisasi hubungan.

Ferey menilai bahwa langkah Macron adalah strategi untuk menciptakan momentum yang lebih kuat. Ia mengatakan bahwa Macron percaya bahwa pengakuan di hadapan Majelis Umum PBB akan lebih mudah mempengaruhi negara-negara lain untuk ikut serta.

Penentangan terhadap Hamas

Prancis menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina adalah bentuk penentangan terhadap Hamas, partai penguasa di Jalur Gaza yang melawan pendudukan Israel. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyebut bahwa Hamas selalu mengabaikan solusi dua negara. Dengan mengakui Palestina, Prancis menentang organisasi teroris tersebut.

Unggahan Barrot disampaikan sehari setelah pernyataan Macron. Presiden Prancis berencana mengumumkan pengakuan tersebut di Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025. Sebelum pernyataan Barrot, Hamas menyambut baik rencana Macron dan menyebutnya sebagai langkah positif menuju keadilan bagi rakyat Palestina.

Namun, rencana Prancis mendapat kecaman keras dari Israel. Zionis menganggap pengakuan Prancis sebagai hadiah bagi Hamas yang dituduh sebagai pelaku teror. Amerika Serikat juga mengecam langkah Prancis, menganggapnya sebagai tindakan ceroboh.

Indonesia Mendukung Keputusan Macron

Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Prancis untuk mengakui Palestina secara resmi. Sikap ini dinilai sebagai langkah positif dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa pengakuan dari negara sekelas Prancis akan memberi dorongan besar terhadap prospek masa depan berdirinya Negara Palestina.

Indonesia menekankan pentingnya dasar wilayah yang disepakati pada tahun 1967 serta menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Pengakuan ini dinilai sebagai langkah positif untuk memastikan prospek masa depan bagi berdirinya Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, berdasarkan batas wilayah yang disepakati pada 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, melalui Solusi Dua Negara.

Tonggak Penting dalam Diplomasi

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menilai rencana Prancis mengakui kedaulatan Palestina sebagai titik penting. Prancis sebagai salah satu anggota G7 dan pemegang hak veto PBB, memiliki peran signifikan dalam diplomasi global.

SBY menyatakan bahwa kebijakan Prancis menambah kemungkinan jembatan upaya penyelesaian konflik di Palestina dan Israel. Lebih lanjut, SBY menjelaskan bahwa solusi dua negara adalah yang paling realistis untuk menyelesaikan masalah antara kedua negara tersebut.