Mengapa Thailand dan Kamboja Berperang?

Perang di Perbatasan Thailand dan Kamboja

Pertempuran antara tentara Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang disengketakan telah menewaskan 12 orang, menurut laporan otoritas Thailand. Aksi saling serang ini menunjukkan peningkatan ketegangan antara dua negara tetangga di Asia Tenggara yang telah berlangsung selama ratusan tahun.

Thailand mengumumkan penutupan wilayah perbatasannya dengan Kamboja, sementara Kamboja memutus hubungan diplomatiknya dengan Thailand, menuduh negara tetangganya menggunakan kekuatan berlebihan. Kedua belah pihak juga meminta warga mereka yang tinggal dekat perbatasan untuk segera mengungsi dari daerah tersebut.

Seorang saksi mata, Sutian Phiwchan, seorang warga lokal di distrik Ban Dan, Provinsi Buriram, Thailand, mengatakan bahwa situasi saat ini sangat serius dan sedang dalam proses evakuasi. Ia menyebut pertempuran yang terjadi sangat intens.

Sejarah Sengketa Wilayah

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja bermula lebih dari 100 tahun lalu, saat batas-batas kedua negara ditetapkan setelah penjajahan Prancis di Kamboja. Hubungan keduanya menjadi tegang pada 2008, ketika Kamboja mencoba mendaftarkan sebuah kuil abad ke-11 yang berada di wilayah sengketa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Langkah ini mendapat protes keras dari Thailand.

Selama bertahun-tahun, terjadi bentrokan secara sporadis yang menewaskan tentara dan warga sipil di kedua belah pihak. Pertempuran yang saat ini berlangsung berawal ketika pada Mei lalu seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan. Hal ini membuat hubungan bilateral Thailand-Kamboja mencapai titik terendah dalam lebih dari satu dekade.

Dalam dua bulan terakhir, kedua negara memberlakukan pembatasan di perbatasan satu sama lain. Kamboja melarang impor dari Thailand seperti buah-buahan dan sayuran, serta menghentikan impor layanan listrik dan internet. Kedua negara juga telah memperkuat kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dalam beberapa minggu terakhir.

Riwayat Ketegangan Antara Thailand dan Kamboja

Ini bukan pertama kalinya terjadi ketegangan antara Thailand dan Kamboja. Setiap kali tensi meningkat, biasanya disebabkan oleh sengketa perbatasan atau ketegangan politik, seperti:

• Pada 1958 dan 1961, Kamboja mengakhiri hubungan diplomatik dengan Thailand terkait sengketa Kuil Preah Vihear.
• Pada 2003, menyusul kerusuhan dan serangan terhadap Kedutaan Besar Thailand di Phnom Penh, Perdana Menteri Thailand saat itu, Thaksin Shinawatra, melancarkan Operasi Pochentong.
• Pada 2008 dan 2011, bentrokan militer pecah di Kuil Preah Vihear.
• Pada 2009, Thailand menurunkan hubungan sebagai tanggapan atas dukungan Kamboja terhadap mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang diasingkan.

Ke mana Arah Konflik Ini?

Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan sengketa dengan Kamboja tetap "sensitif" dan harus ditangani dengan hati-hati, serta sesuai dengan hukum internasional. Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan negaranya ingin menyelesaikan sengketa secara damai.

Mereka mengaku "tidak punya pilihan" selain "menanggapi agresi bersenjata dengan kekuatan bersenjata". Pada masa lalu, meskipun telah terjadi saling serang yang serius, situasi-situasi tersebut mereda relatif cepat.

Pada pertikaian saat ini, kedua negara kekurangan pemimpin yang punya kekuatan dan keyakinan untuk mundur dari konfrontasi, walau tampaknya pertempuran terkini tak akan meluas menjadi perang besar-besaran.

Hun Manet, putra dari seorang mantan penguasa yang kuat, belum benar-benar punya otoritasnya sendiri. Ayah Hun Manet, Hun Sen, tampaknya bersedia memperdalam konflik ini untuk memperkuat reputasi nasionalisnya.

Di Thailand, pemerintahan koalisi saat ini tampak rapuh. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra disokong ayahnya, Thaksin Shinawatra, dan Thaksin punya hubungan pribadi yang dekat dengan Hun Sen dan keluarganya. Namun dia merasa dikhianati keputusan Hun Sen untuk membocorkan percakapan pribadi yang mengakibatkan Paetongtarn diskors sebagai perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.