Dunia Bereaksi terhadap Rencana Israel Ambil Alih Gaza: Indonesia, Arab Saudi, Tiongkok, dan Mesir
Reaksi Global terhadap Keputusan Israel untuk Mengambil Alih Kota Gaza
Keputusan pemerintah Israel untuk mengambil alih sepenuhnya Kota Gaza telah memicu reaksi yang luas dan mendalam dari komunitas internasional. Tindakan ini dianggap sebagai langkah yang sangat berisiko dan bisa memperparah krisis kemanusiaan yang sudah mendera wilayah tersebut.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang menjabat sejak Desember 2022, adalah tokoh politik yang memiliki latar belakang militer dan pendidikan tinggi. Ia dikenal sebagai pemimpin Partai Likud yang paling lama menjabat dalam sejarah Israel. Namun, keputusan untuk merebut kendali penuh atas Gaza dianggap sebagai tindakan yang sangat kontroversial dan berpotensi memperburuk situasi di kawasan tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan kekhawatiran mendalam terhadap keputusan Israel. Ia menilai bahwa tindakan ini akan memperdalam konsekuensi bencana yang sudah ada dan mengingatkan pemerintah Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, juga menegaskan bahwa rencana Israel harus segera dihentikan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional dan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Di sisi lain, Presiden Dewan Uni Eropa, Antonio Costa, menegaskan bahwa keputusan Israel harus membawa "konsekuensi" serius terhadap hubungan Uni Eropa-Israel. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menyerukan hal serupa melalui akun media sosialnya.
Banyak negara-negara di dunia, termasuk Australia, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris, mengutuk rencana Israel dalam pernyataan bersama. Mereka memperingatkan bahwa tindakan ini berisiko melanggar hukum humaniter internasional, membahayakan nyawa para sandera, dan meningkatkan risiko pengungsian massal.
Respon dari Negara-negara Timur Tengah dan Asia
Arab Saudi memberikan kecaman paling keras terhadap keputusan Israel. Mereka menuduh Israel melakukan "kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis" terhadap warga Palestina. Kementerian Luar Negeri Turki juga menyerukan masyarakat internasional untuk mencegah rencana tersebut, yang disebutnya bertujuan mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri.
Mesir mengutuk keputusan Israel dengan sekeras-kerasnya, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata dan tidak dapat diterima terhadap hukum internasional. Tiongkok menyatakan "kekhawatiran serius" dan mendesak Israel untuk segera menghentikan tindakan berbahayanya. Indonesia juga menyatakan "mengutuk keras keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Gaza," yang dinilai membahayakan prospek perdamaian di Timur Tengah dan memperburuk krisis kemanusiaan.
Pakistan mengecam "dengan tegas" rencana Israel, menyebutnya sebagai "eskalasi berbahaya" yang akan menggagalkan prospek perdamaian. Qatar dan Yordania juga memperingatkan bahwa keputusan ini menandai eskalasi berbahaya. Uni Emirat Arab menekankan bahwa menegakkan hak-hak rakyat Palestina adalah "keharusan moral, kemanusiaan, dan hukum." Iran mengecam rencana tersebut sebagai "tanda jelas lainnya dari niat khusus rezim Zionis untuk membersihkan Gaza secara etnis dan melakukan genosida terhadap warga Palestina."
Reaksi dari Israel dan Lembaga Kemanusiaan
Menteri Pertahanan Israel, Katz, menanggapi reaksi dunia dengan pernyataan tegas: "negara-negara di seluruh dunia yang mengutuk dan mengancam sanksi tidak akan melemahkan tekad kami." Di dalam negeri, pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, mengkritik keputusan tersebut sebagai "bencana yang akan menyebabkan lebih banyak bencana lagi," menuduh Netanyahu menyerah pada tekanan menteri sayap kanan.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, menyuarakan kekhawatiran mendalam. "Tidak ada yang dapat membenarkan kekejaman massal tambahan yang akan ditimbulkan oleh perluasan operasi militer di Kota Gaza," ujarnya. "Rencana ini menunjukkan bahwa yang terburuk memang belum terjadi."
Sejarah Pendudukan Israel di Jalur Gaza
Pendudukan Israel atas Jalur Gaza dimulai setelah Perang Enam Hari pada 1967, ketika Israel mengalahkan koalisi negara Arab—Mesir, Yordania, dan Suriah—dan merebut sejumlah wilayah strategis, termasuk Gaza. Selama hampir empat dekade, Israel membangun pemukiman Yahudi, fasilitas publik, infrastruktur militer, serta memperkuat kontrol perbatasan.
Pada 2005, Israel mengimplementasikan "Disengagement Plan" di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon. Rencana ini mencakup pembongkaran 21 pemukiman Yahudi di Gaza, penarikan seluruh pasukan militer Israel dari wilayah tersebut, serta pembongkaran empat pemukiman tambahan di Tepi Barat. Meskipun secara fisik meninggalkan Gaza, Israel tetap mengendalikan wilayah tersebut melalui pembatasan suplai listrik, air, dan blokade laut.
Setelah Hamas mengambil alih Gaza pada 2007, Israel memperkuat penghalang perbatasan dengan tembok setinggi 7 meter, sensor canggih, kawat berduri, dan senapan otomatis. Di laut, zona tangkap nelayan Palestina dibatasi hanya 3–6 mil laut (kadang diperluas hingga 15 mil), dan patroli militer Israel dilakukan secara rutin.
Eskalasi Terbaru (2023–2025)
Pada 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan Operasi Banjir Al-Aqsa, menembus pertahanan Israel di selatan dan menahan sekitar 250 sandera. Serangan ini diklaim sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel dan pembelaan terhadap Masjid Al-Aqsa, salah satu situs paling suci dalam Islam.
Israel menanggapi dengan operasi militer besar-besaran dan blokade penuh terhadap Gaza, yang memicu krisis kemanusiaan parah. Per 22 Juli 2025, lebih dari 101 orang meninggal akibat kelaparan, termasuk 80 anak-anak. Data terbaru hingga 6 Agustus 2025 mencatat 61.158 warga Palestina tewas (termasuk 193 korban kelaparan) dan 151.442 orang terluka.
Meski jalur bantuan sempat dibuka pada akhir Juli 2025 melalui Gaza Humanitarian Foundation (GHF), laporan menyebut pasukan Israel menembaki warga yang mengantre bantuan.
Masa Depan Gaza dan Rencana Pendudukan Ulang
Wacana pendudukan kembali Gaza muncul beberapa kali. Pada November 2023, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza meski ada perjanjian damai. Pada Februari 2025, ia bahkan menyambut baik usulan mantan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi penduduk Gaza ke wilayah lain—sebuah rencana yang menuai kecaman luas.