PDIP Jadi Penyeimbang, Guntur Romli: Tidak Terkait Amnesti Hasto
PDI Perjuangan Tetap Jadi Penyeimbang, Tidak Terkait dengan Amnesti Hasto Kristiyanto
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menjelaskan bahwa keputusan partai untuk menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sikap yang baru. Menurutnya, hal ini telah diusulkan dan disepakati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang digelar pada Mei 2024 lalu.
Guntur mengatakan bahwa PDI Perjuangan memilih posisi sebagai penyeimbang untuk menjaga demokrasi di Indonesia. "Sikap ini sudah diputuskan jauh-jauh hari," ujarnya dalam acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (4/8/2025). Selain itu, salah satu rekomendasi dari Rakernas V adalah meminta Kongres untuk kembali mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.
Menurut Guntur, keputusan PDIP menjadi partai penyeimbang tidak terkait dengan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan bahwa sikap partai ini sudah ditetapkan sebelum adanya penghapusan hukuman tersebut.
Amnesti sendiri merupakan tindakan penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah diputus oleh pengadilan melakukan tindak pidana tertentu. Dalam kasus Hasto, ia secara resmi dibebaskan dari tahanan pada Jumat (1/8/2025) malam setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus suap terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku. Ia sempat ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, dan divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
PDIP Tidak Bergabung dalam Kabinet, Tapi Berdiri sebagai Penyeimbang
Sikap PDIP yang memilih menjadi partai penyeimbang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025). Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan mendatang, tetapi juga tidak mengambil posisi sebagai oposisi. PDIP memilih berdiri sebagai penyeimbang.
“Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” ujar Megawati. Ia menegaskan bahwa partai berlambang banteng ini akan menjalankan peran sebagai penyeimbang.
Dalam posisi ini, PDIP bakal mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila. “Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” ucap Megawati.
Ia juga menegaskan bahwa keberpihakan PDIP bukan ditentukan oleh posisinya di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh konsistensi terhadap moral politik dan nilai-nilai yang diajarkan Presiden ke-1 RI Soekarno. “Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” jelas Megawati.
Dorongan agar Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP
Sebelumnya, Guntur Romli juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian kader partai agar Hasto Kristiyanto kembali dipercaya mengisi posisi Sekjen PDIP. Aspirasi tersebut mencuat menyusul pengumuman hasil Kongres 2025 yang menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum sekaligus menjabat Sekjen PDIP.
Menurut Guntur, dorongan itu muncul lantaran loyalitas Hasto terhadap Megawati dianggap sangat kuat dan tak perlu diragukan lagi. "Keinginan itu tentu saja ada, apalagi loyalitas mas hasto ke ibu ketua umum 100 persen," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (3/8/2025).
Meski begitu, Guntur menegaskan bahwa keputusan siapa yang akan menjabat sebagai Sekjen sepenuhnya berada di tangan Megawati sebagai pemegang hak prerogatif tertinggi dalam struktur kepemimpinan PDIP. "Sekjen saat ini masih dijabat ibu ketua umum, kalau pun mau ditugaskan ke orang lain, hak prerogatif ketua umum," ujarnya.
Guntur juga menyatakan keyakinannya bahwa Hasto akan menerima dan melaksanakan apa pun tugas yang diberikan oleh Megawati, sejalan dengan komitmen pengabdian Hasto kepada bangsa melalui PDIP. "Mas Hasto Kristiyanto sebagai kader PDI Perjuangan siap ditugaskan di mana pun, seperti halnya beliau sampaikan saat bebas dari rumah tahanan KPK, ingin terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui PDI Perjuangan," pungkasnya.