Banyak Masalah: Pengelolaan RSUD Dr Soekardjo Diusulkan Diserahkan ke Pemprop Jabar
Kekhawatiran Tenaga Medis RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Ratusan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya mengungkapkan kegelisahan mereka terkait berbagai masalah yang dihadapi rumah sakit tersebut. Mulai dari keterbatasan anggaran hingga minimnya fasilitas medis, menjadi isu utama yang menyebabkan kekhawatiran terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan.
Para tenaga medis ini berharap agar pengelolaan RSUD dr. Soekardjo dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Desakan ini muncul karena semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi rumah sakit. Aksi dukungan ini ditunjukkan melalui penandatanganan spanduk besar oleh para dokter dan tenaga kesehatan pada 29 Juli 2025 lalu. Penandatanganan dilakukan di area ruang operasi rumah sakit sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi yang dinilai belum optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Salah satu dokter spesialis urologi, dr. Jumadi, menjelaskan bahwa masalah utama saat ini adalah keterbatasan anggaran untuk pengadaan peralatan medis dan perbaikan sarana prasarana. Akibatnya, banyak pasien harus dirujuk ke luar daerah, yang tentu saja memberatkan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa meskipun ingin memberikan pelayanan terbaik, banyak peralatan medis yang rusak atau bahkan tidak tersedia.
Menurutnya, dengan pengelolaan oleh Pemprov Jabar, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat lebih fokus mengembangkan rumah sakit lain seperti RS Dewi Sartika di Kawalu. Ia menilai lebih bijak jika satu rumah sakit dikelola oleh provinsi, sementara satu lagi oleh pemerintah kota. Dengan pengelolaan yang tepat, akan ada peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan finansial guna melengkapi fasilitas serta meningkatkan mutu layanan kesehatan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembaruan alat-alat operasi agar pasien tidak terus-menerus dirujuk ke Bandung atau daerah lain, yang membutuhkan biaya tambahan.
Respons Pemerintah Kota Tasikmalaya Minim
Di tempat terpisah, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan enggan memberikan tanggapan terkait usulan pengalihan pengelolaan RSUD dr. Soekardjo ke Pemprov Jabar. Ia beberapa kali menolak untuk diwawancara dan menghindar dari pertanyaan para awak media. "Nanti ya, nanti," katanya sambil menaiki mobil pajero hitam menghindari media, saat dimintai keterangan di Graha Plaza Asia, Jumat 1 Agustus 2025.
Sekda Kota Tasikmalaya Asep Goparulloh juga enggan memberikan komentarnya mengenai kondisi RSUD dr. Soekardjo yang mengalami keterbatasan sarana medis hingga banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit lain. Ia menegaskan bahwa masalah anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan manajemen pengelolaan rumah sakit kurang optimal. Hal ini berdampak buruk terhadap kinerja dan pelayanan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra menyatakan bahwa berbagai upaya perbaikan internal sedang dirancang, termasuk pembenahan sistem manajemen dan penyelesaian utang rumah sakit. Ia menegaskan bahwa Pemkot masih berniat mempertahankan pengelolaan RSUD dr. Soekardjo. Meski ada persoalan, pihaknya telah berdialog dengan sejumlah pihak dan ingin fokus memperbaiki. Jika nanti ternyata tidak mampu, baru akan dipertimbangkan opsi lain.
Ia juga menyebutkan berbagai persoalan teknis di lapangan, seperti kurangnya infrastruktur pendukung, listrik mati, rusaknya beberapa akses jalan, dan lainnya yang harus segera dibenahi. Meski demikian, ia mengapresiasi keberadaan rumah sakit swasta di Tasikmalaya yang turut menopang pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa RSUD sebagai rujukan utama tetap harus diperkuat.