PM Kamboja Minta PBB Intervensi Atas Serangan Thailand
Perdana Menteri Kamboja Mengadukan Agresi Militer Thailand ke Dewan Keamanan PBB
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, secara resmi mengajukan keluhan terhadap apa yang disebut sebagai "agresi militer terencana" oleh pasukan angkatan bersenjata Thailand di sepanjang perbatasan antara dua negara. Pernyataan ini disampaikan pada hari Kamis, 24 Juli 2025, dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Duta Besar Asim Iftikhar Ahmad, Perwakilan Tetap Pakistan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang saat itu menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan.
Dalam surat tersebut, Hun Manet merinci serangkaian dugaan serangan yang dilakukan oleh Thailand, termasuk serangan terhadap beberapa posisi strategis di wilayah Kamboja seperti Kuil Tamoan Thom, Kuil Ta Krabei, dan wilayah Mom Bei, yang berada di provinsi Preah Vihear dan Oddar Meanchey. Ia meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan pertemuan mendesak guna menghentikan agresi yang ia anggap tidak beralasan dan meminta agar surat tersebut menjadi dokumen resmi Dewan Keamanan PBB.
Kamboja menyatakan penolakan terhadap tindakan militer Thailand, yang dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum internasional serta Piagam PBB dan ASEAN. Hun Manet menekankan bahwa pasukan Kamboja hanya bertindak untuk membela diri guna menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Surat tersebut juga menyerukan Thailand untuk segera menghentikan semua bentuk permusuhan, menarik pasukannya kembali ke sisi perbatasannya, dan menghindari tindakan provokatif lebih lanjut.
Konflik yang Berlangsung Lama
Perdana Menteri Hun Manet juga menyebutkan bahwa ketegangan di sepanjang perbatasan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ia mengacu pada Konvensi Prancis-Siam tahun 1904, Perjanjian 1907, dan Nota Kesepahaman 2000 (MOU-2000) sebagai dasar hukum klaim teritorial Kamboja. Ia menuduh Thailand melakukan penggambaran ulang peta yang bertentangan dengan kerangka hukum tersebut dan menggunakan peta tersebut untuk membenarkan tuduhan tak berdasar terkait insiden ranjau darat baru-baru ini.
Hun Manet menegaskan bahwa Kamboja sedang mencari solusi damai melalui jalur hukum yang tidak memihak untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang belum terselesaikan. Ia juga mengingatkan bahwa pada 2 Juni 2025, pemerintah Kamboja telah merujuk empat wilayah perbatasan yang disengketakan—termasuk wilayah Mom Bei, Kuil Tamoan Thom, Kuil Tamoan Touch, dan Kuil Ta Krabey—ke Mahkamah Internasional (ICJ) untuk diadili.
Namun, Thailand tetap meningkatkan ketegangan, meskipun telah ada seruan dari komunitas regional dan internasional untuk menahan diri. Hal ini termasuk seruan yang disampaikan menjelang pertemuan Komisi Perbatasan Bersama (JBC) yang diadakan oleh Kamboja pada 14-15 Juni.
Serangan Militer yang Menewaskan
Beberapa jam sebelumnya, sebuah jet tempur F-16 Thailand mengebom sejumlah target di Kamboja. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu akibat sengketa perbatasan yang meningkat menjadi bentrokan. Sebanyak enam jet tempur F-16 Thailand disiapkan untuk dikerahkan di sepanjang perbatasan yang disengketakan, salah satunya menembaki Kamboja dan menghancurkan sebuah target militer.
Bentrokan dimulai pada pagi hari di dekat kuil Ta Moan Thom yang disengketakan, sekitar 360 km dari ibu kota Bangkok. Peluru artileri jatuh di rumah-rumah penduduk, sehingga menyebabkan sedikitnya dua orang tewas. Otoritas distrik Kabcheing telah mengevakuasi 40.000 warga sipil dari 86 desa di dekat perbatasan ke lokasi yang lebih aman.
Militer Thailand menyatakan bahwa Kamboja mengerahkan drone pengintai sebelum mengirim pasukan bersenjata berat ke daerah dekat kuil. Pasukan Kamboja melepaskan tembakan, menyebabkan dua tentara Thailand terluka. Namun, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa pasukan Thailand melakukan serangan tak beralasan, sementara pasukan Kamboja hanya bertindak untuk membela diri.
Pejabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, mengatakan situasi sangat genting dan menyerukan kewaspadaan. "Kami akan mengikuti hukum internasional," katanya kepada para wartawan.
Sejarah Ketegangan yang Berlarut
Selama lebih dari satu abad, Thailand dan Kamboja telah memperebutkan kedaulatan di berbagai titik yang tidak dibatasi batasnya di sepanjang perbatasan darat mereka sepanjang 817 kilometer. Sengketa ini telah menyebabkan pertempuran kecil selama beberapa tahun dan setidaknya belasan kematian, termasuk dalam baku tembak artileri selama seminggu pada 2011.
Ketegangan kembali memanas pada Mei setelah terbunuhnya seorang tentara Kamboja dalam baku tembak singkat, yang kemudian meningkat menjadi krisis diplomatik besar-besaran dan kini telah memicu bentrokan bersenjata.