Dukungan BPDP Perkuat Sertifikasi ISPO Petani Sawit Swadaya
Kolaborasi untuk Percepatan Sertifikasi ISPO
Di Jakarta, pada hari Kamis (24/7/2025), Solidaridad Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Sawit dan Aneka Palma (Dirat Salma) serta Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggelar Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya. Acara ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi yang menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Baginda Siagian, menyampaikan apresiasi terhadap upaya Solidaridad Indonesia dalam mendampingi para petani sawit. Ia menilai bahwa kehadiran organisasi tersebut membantu membangun koperasi-koperasi yang telah berhasil meraih sertifikasi ISPO.
“Solidaridad berperan penting dalam memfasilitasi proses sertifikasi. Ini adalah bentuk dukungan nyata yang sangat bermanfaat,” ujar Baginda dalam pernyataannya.
Ia menekankan perlunya semua pihak bekerja lebih cepat agar target sertifikasi dapat segera tercapai. Menurutnya, dana dari BPDP sudah disiapkan, sehingga tidak boleh ada penundaan yang berlebihan. Target tahun ini adalah 30.000 petani sawit swadaya yang akan menerima Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).
Pentingnya sertifikasi ISPO juga dikaitkan dengan kebijakan internasional seperti IUCEP dan EUDR yang mensyaratkan keberlanjutan. Dengan sertifikasi ini, produk sawit Indonesia bisa lebih mudah masuk ke pasar global.
Baginda juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih efektif dalam percepatan sertifikasi. Salah satunya adalah dengan mendorong perusahaan inti yang sudah tersertifikasi ISPO untuk membantu plasma atau mitra petaninya. Ia menilai bahwa jika hanya dilakukan secara perlahan, butuh waktu hingga 30 tahun untuk menyelesaikan seluruh proses.
Selain itu, ia juga mengingatkan tentang target pencampuran biodiesel B60 pada 2026. Untuk mencapai target ini, produktivitas petani harus meningkat. Jika tidak, ekspor bisa terganggu.
Komitmen BPDP dalam Pendanaan ISPO
Pelaksana Tugas Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Solidaridad dalam mendorong sertifikasi ISPO. Menurutnya, ISPO merupakan program strategis pemerintah yang wajib diikuti sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan diperpanjang hingga 2029.
“ISPO adalah mandat yang harus dijalani oleh semua stakeholder, termasuk petani kecil,” ujarnya.
Dwi menegaskan bahwa BPDP berkomitmen penuh dalam pendanaan sertifikasi ISPO. Dana sebesar Rp88 miliar dialokasikan untuk tahun 2025. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum sepenuhnya dapat disalurkan.
Ia menekankan perlunya kontribusi nyata dari semua pihak agar program ini tidak hanya menjadi wacana. Ia berharap regulasi teknis segera diselesaikan agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan taktis.
Peran Solidaridad dalam Mendorong ISPO
Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi forum berkelanjutan yang mampu merumuskan rekomendasi kebijakan dan komitmen terkait akses pendanaan ISPO serta percepatan keberterimaan ISPO.
Lokakarya ini juga diharapkan mampu memperkuat implementasi pilot project program sarana dan prasarana Dirat Salma melalui skema pendanaan BPDP secara terukur, transparan, dan aplikatif.
Dengan pendekatan bottom-up, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sejumlah bimbingan teknis tingkat provinsi yang sebelumnya digelar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan masukan langsung dari lapangan.
Yeni menutup pernyataannya dengan menyampaikan harapan bahwa praktik keberlanjutan di industri sawit dapat diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan yang signifikan dan berkelanjutan bagi petani sawit swadaya.