Ratusan Guru Garut Belum Sertifikasi, Disdik dan DPR Percepat Proses
Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi Guru di Kabupaten Garut
Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi salah satu program penting yang harus diikuti oleh seluruh tenaga pendidik. Tidak hanya berdampak pada peningkatan keilmuan dan kompetensi, PPG juga dapat meningkatkan penghasilan para guru melalui tunjangan profesi.
Namun, di Kabupaten Garut, masih terdapat banyak guru yang belum mengikuti program ini. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Erom Suparman, menyatakan bahwa saat ini terdapat sebanyak 3.868 guru yang belum mengikuti PPG. Padahal, sertifikasi melalui PPG merupakan syarat utama untuk memperoleh tunjangan profesi guru.
"Oleh karena itu, saat ini Dinas Pendidikan Garut sedang berupaya agar seluruh guru yang belum mengikuti PPG bisa mengikutinya tahun ini," ujar Erom dalam acara Penuntasan Sertifikasi Guru Melalui PPG yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen bekerja sama dengan anggota Komisi X DPR RI.
Menurut Erom, sebagian dari guru tersebut sudah dipanggil dan sedang dalam proses pemberkasan administrasi. Sementara sebagian lainnya telah mulai mengikuti program PPG secara bertahap. Pihaknya ingin proses PPG ini selesai secepatnya, supaya target segera tercapai. Ia pun mengimbau guru-guru untuk segera melengkapi berkas yang dibutuhkan agar bisa secepatnya diajukan ke pusat.
Selain menambah kompetensi, guru yang lulus PPG juga akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan untuk mengusulkan tunjangan profesi setara satu kali gaji pokok per bulan. Erom juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen dan Komisi X DPR RI atas dorongannya agar seluruh guru di Garut bisa segera mengikuti program PPG.
Upaya Nasional dalam Peningkatan Mutu Pendidikan
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan bahwa secara nasional pemerintah menargetkan 800.000 guru untuk mengikuti PPG tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.
"Informasinya tahun ini akan disasar 800.000 guru untuk PPG. Mudah-mudahan semua bisa tuntas tahun ini, termasuk guru yang ada di Garut," ujar Ferdiansyah.
Ditegaskan Ferdiansyah, program PPG merupakan amanat undang-undang, sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan seluruh guru untuk memastikan proses sertifikasi berjalan optimal. Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran, tinggal bagaimana guru bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik.
Politisi Partai Golkar ini pun menyayangkan saat ini masih banyak guru yang belum tahu atau belum melengkapi syarat administrasinya. Diharapkan, kegiatan yang diselenggarakannya bersama Kemendikdasmen ini bisa mensosialisasikan program pemerintah pusat tentang pelaksanaan program PPG.
Ferdiansyah menjelaskan, kegiatan di Garut ini merupakan bentuk sosialisasi dan pendampingan langsung kepada para guru. Tujuannya agar mereka memahami tata cara pengajuan dan pelaksanaan PPG. "Kami tuntun para guru, dari cara pengajuan sampai kelengkapan administrasi. Sasaran kami adalah guru yang masih aktif mengajar dan belum bersertifikasi."
Tantangan dan Solusi di Berbagai Daerah
Menurutnya, masalah serupa terjadi di banyak daerah lain di Indonesia, dan Garut menjadi salah satu wilayah dengan jumlah guru belum PPG yang cukup tinggi, dari jenjang TK hingga SMP.
Ferdiansyah berharap Pemkab Garut dapat lebih proaktif dalam mengusulkan para guru ke pusat, mengingat wilayah Garut memiliki institusi penyelenggara PPG seperti Institut Pendidikan Indonesia (IPI), dan di daerah tetangga ada Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
"Tahun ini harus selesai. Pemda harus cepat mendorongnya. Jangan sampai ada guru yang tertinggal hanya karena terlambat pemberkasan," kata Ferdiansyah.