Struktur PDIP 2025-2030: Megawati Jadi Ketua Umum, Hasto Mundur dari Sekjen
Struktur Baru PDIP untuk Periode 2025-2030
Pada penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, pada Sabtu (2/8/2025), Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan struktur baru partai untuk periode 2025-2030. Dalam pidatonya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tetap menjadi Ketua Umum PDIP, sementara posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) tidak lagi dipegang oleh Hasto Kristiyanto.
Sebagai pengganti Hasto, posisi Sekjen kini dirangkap langsung oleh Megawati. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan partai. Berikut adalah daftar lengkap susunan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP:
- Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri
- Ketua Bidang Kehormatan: Komarudin Watubun
- Ketua Bidang Pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul
- Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus
- Ketua Bidang Ideologi: Djarot
- Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera
- Ketua Bidang SDM: Said Abdullah
- Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
- Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar
- Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
- Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly
- Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaya Purnama/Ahok
- Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
- Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri
- Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas
- Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini
- Ketua Bidang Industri & Perdagangan: Darmadi Duriat
- Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning
- Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
- Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
- Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo
- Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
- Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti Wijayanti
- Ketua Bidang Agama & Kepercayaan: Zuhairi Misrawi
- Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo
- Ketua Bidang Pertanian & Pangan: Sadarestu
- Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri
- Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga
- Ketua Bidang Hukum & Advokasi: Ronny Talepessi
Selain itu, terdapat juga beberapa posisi penting seperti:
- Sekretaris Jenderal: Masih dirangkap oleh Ketua Umum
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu
- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Sekretariat: Aryo Adi
- Bendahara Umum: Oly Dondokambay
- Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen
- Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike
PDIP sebagai Partai Penyeimbang
Setelah mengumumkan struktur baru, Megawati juga menyampaikan pernyataan penting terkait posisi PDIP dalam peta politik nasional. Partai berlambang banteng tersebut akan tetap menjaga keseimbangan antara oposisi dan koalisi. Menurutnya, PDIP tidak akan berada di luar atau di dalam kekuasaan, tetapi akan bertindak sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional sesuai dengan konstitusi.
“PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” ujarnya.
Megawati menekankan bahwa PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut berpihak pada rakyat. Namun, jika ada penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial, partai akan bersikap tegas dan kritis.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” jelasnya.
Menurut Megawati, keberpihakan PDIP bukanlah soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan tentang konsistensi terhadap nilai-nilai kebenaran dan moralitas politik yang diwariskan oleh Bung Karno.
“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan oleh bapak kita, Bung Karno,” kata Megawati.
Dia juga menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berakar pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi, bukan sekadar perebutan kekuasaan antar elite politik. “Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” tegasnya.