Wajib Belajar 13 Tahun Mulai Berlaku, Sekolah Dimulai dari TK
Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Mulai Tahun Ajaran 2025/2026
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah resmi menerapkan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang akan berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini menandai perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana anak-anak kini diwajibkan mengikuti pendidikan formal sejak jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Tujuan utama dari penerapan ini adalah untuk membentuk fondasi belajar yang kuat sejak dini, sekaligus membangun karakter dan kebiasaan belajar yang berkelanjutan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Melalui pendekatan belajar yang menyenangkan, anak-anak akan diperkenalkan pada dasar-dasar sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) secara bertahap sejak usia TK. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak terbiasa berpikir logis, kritis, dan kreatif tanpa adanya tekanan berlebihan.
Pembelajaran di TK yang Menyenangkan dan Berbasis STEM
Pendidikan di jenjang TK dalam program Wajib Belajar 13 Tahun tidak dilakukan dengan pendekatan akademis yang kaku. Sebaliknya, pembelajaran dirancang agar anak-anak bisa belajar sambil bermain. Anak-anak diajak bernyanyi, bermain, bercerita, dan mengeksplorasi lingkungan sekitar secara menyenangkan sesuai dengan perkembangan usia mereka.
Meskipun demikian, Menteri Abdul Mu’ti menekankan bahwa proses belajar di TK tetap mengedepankan hakikat bermain, namun juga mulai memperkenalkan konsep dasar STEM secara ringan dan menarik. Kemendikdasmen saat ini mendorong gerakan “sains yang murah, mudah, dan menyenangkan” agar anak bisa mulai terbiasa berpikir logis, kritis, dan kreatif sejak dini.
Upaya Pemerintah dalam Mendukung Program Wajib Belajar 13 Tahun
Untuk memastikan program Wajib Belajar 13 Tahun berjalan optimal sejak jenjang TK, Kemendikdasmen telah melakukan berbagai langkah strategis. Beberapa di antaranya meliputi:
- Program Satu Desa Satu PAUD
- Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD)
- Pengembangan PAUD Inklusif
- Pelatihan Guru PAUD
- Kolaborasi dengan UNICEF
- PAUD Holistik Integratif
- Kerja Sama antar Kementerian
Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak usia dini di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.
Tantangan dalam Implementasi Program
Meskipun program Wajib Belajar 13 Tahun sudah dirancang dengan baik, implementasinya masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi anak usia dini dalam layanan PAUD atau TK. Berdasarkan data Kemendikdasmen, ada sekitar 4 juta anak usia 1–6 tahun belum mengikuti PAUD, dan partisipasi nasional terhadap pendidikan anak usia dini baru mencapai 10,89%.
Selain itu, lebih dari 23.000 desa di Indonesia belum memiliki layanan PAUD, dan ada 44 kabupaten/kota yang rasio desa dengan PAUDnya masih di bawah 40%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak wilayah yang belum siap secara infrastruktur dan sumber daya untuk menjalankan program ini secara merata.
Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong program seperti Satu Desa Satu PAUD, pelatihan guru, dan kerja sama lintas kementerian untuk mengatasi kesenjangan layanan pendidikan di berbagai daerah.
Kesimpulan
Program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan langkah penting dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat sejak dini. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan berbasis STEM, anak-anak diharapkan dapat berkembang secara holistik. Meski masih menghadapi tantangan, upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terus dilakukan. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif bagi generasi masa depan Indonesia.