Flyover Cimareme yang Mangkrak, Dinas PUTR KBB Akhirnya Beri Solusi

Sejarah Proyek Flyover Cimareme yang Terkatung-Katung

Proyek flyover Cimareme, yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan di Simpang Cimareme Padalarang, sejak awal diusulkan pada tahun 2009 belum juga menemukan titik terang. Meski berbagai rencana dan anggaran telah dialokasikan, progresnya masih sangat minim. Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya mengakui bahwa flyover terlalu berat dalam hal anggaran, sehingga pelebaran jalan di pertigaan Cimareme menjadi alternatif realistis untuk jangka menengah.

Perkembangan Awal dan Tantangan Anggaran

Flyover Cimareme mulai direncanakan sejak era pemerintahan awal pemekaran KBB. Namun hingga kini, proyek ini belum selesai secara fisik. Dana pembebasan lahan hingga Rp11 miliar pernah dialokasikan—Rp9 miliar pada tahun 2016 dan Rp2 miliar di 2018—namun tidak ada progres nyata yang terlihat di lapangan. Data dari tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak lahan yang sudah dibebaskan ternyata belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemkab. Beberapa bidang masih digunakan atau disewakan oleh pemilik awal. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai transparansi penggunaan anggaran.

Desakan Masyarakat dan Tokoh

Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi seperti P4KBB mendesak Pemda dan Pemprov Jabar agar menjadikan flyover Cimareme sebagai prioritas infrastruktur yang tidak boleh lagi tertunda. Mereka menilai bahwa proyek ini sangat penting untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang selama ini mengganggu warga setempat.

Komitmen Baru dari Pemerintah

Pada acara HUT ke-18 Kabupaten Bandung Barat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyampaikan rencana pembangunan flyover Cimareme sebagai bagian dari strategi memperbaiki konektivitas kawasan Padalarang dan Simpang Tagog. Wakil Bupati KBB, Asep Ismail, juga menegaskan bahwa flyover ini adalah bagian dari janji pemerintah provinsi. Adanya pembagian tugas urusan jalan antara nasional dan kabupaten serta koordinasi lintas lembaga akan diperkuat.

Keberlanjutan dan Transparansi

Ketua DPRD KBB mendesak agar anggaran pembebasan lahan dipublikasikan secara transparan. Kolaborasi terbuka antara DPRD, Dinas PUPR, serta Pemprov dan Pemkab dilakukan agar proyek tidak terhenti lagi seperti sebelumnya. Transparansi dan koordinasi antar instansi menjadi kunci agar harapan bukan hanya slogan tentang pembangunan Cimareme–Padalarang.

Solusi Alternatif: Pelebaran Jalan

Dinas PUPR KBB menilai bahwa flyover memang solusi terbaik jangka panjang, namun jika dana maksimal tidak bisa segera direalisasi, pelebaran jalan pada pertigaan Cimareme dipandang sebagai solusi realistis untuk jangka menengah. Skema manajemen lalu lintas juga akan diperbaiki untuk mengurai kepadatan tanpa menunggu flyover yang belum jelas jadwalnya.

Dengan kondisi simpul lalu-lintas yang memang berada di pertigaan, penataan ulang jalur bisa mengurangi konflik kendaraan dari berbagai arah sebelum terjun ke rencana besar flyover.

Suara Warga dan Harapan Baru

Tokoh masyarakat selatan KBB, Yayat Ruhiyat (P4KBB), menyuarakan frustasi warga yang merasakan kemacetan parah setiap hari, terutama di jam sibuk sore hari. “Sudah 18 tahun Bandung Barat mekar, tapi dampak percepatan pembangunan belum kami rasakan,” katanya.

Warga lain, Muhammad Baehaqi (20), menyambut positif janji KDM, namun meminta agar proyek tidak lagi menjadi janji kosong seperti sebelumnya: “Yang kami butuhkan bukan wacana manis, tapi aksi nyata dan transparansi anggaran.”

Flyover Cimareme memang impian besar yang selama ini terkatung-katung tanpa kejelasan. Namun kini, wacana flyover mendapat angin baru dari Gubernur dan dukungan tokoh publik. Meski begitu, Dinas PUPR KBB mengedepankan logika pragmatis: daripada terjebak anggaran besar yang belum siap, pelebaran jalan dan manajemen lalu lintas bisa jadi solusi cepat untuk kelegaan sementara warga. Yang penting, transparansi anggaran dan koordinasi antar instansi menjadi kunci agar harapan bukan cuma slogan tentang pembangunan Cimareme–Padalarang. Jika langkah-langkah ini dijalankan terbuka dan konsisten, bukan tak mungkin warga Garut dan sekitarnya bisa meresapi hasilnya lebih cepat daripada menunggu flyover berjamaah rampung di masa mendatang.