Gereja Cianjur Tertimpa Utang Rp 6 M, Pendeta Menangis Saat Hadapi Bank
Gubernur Jabar Bantu Gereja yang Terancam Penyitaan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikenal dengan sikap tegasnya, namun di balik itu, ia memiliki hati yang penuh kasih dan toleransi. Tindakan nyata dari seorang pemimpin yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat terlihat saat ia membantu seorang pendeta yang sedang menghadapi kesulitan finansial.
Dalam sebuah video yang beredar, seorang pendeta bernama Paripurna Simatupang dari Cianjur tampak menangis di hadapan Gubernur Dedi Mulyadi. Ia memohon bantuan karena gerejanya terancam disita oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akibat utang yang menumpuk. Tanah gereja telah digunakan sebagai jaminan kredit, namun karena tidak mampu membayar, situasi ini membuat gereja berada di ambang penyitaan.
Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kasus ini adalah masalah perdata yang harus diselesaikan secara hukum. Namun, ia merasa penting untuk mencari solusi yang lebih bijak daripada membangun gereja baru yang tentu akan memakan biaya besar dan waktu lama. Utang yang menjerat gereja tersebut mencapai Rp 6 miliar, sehingga Dedi berjanji untuk memfasilitasi penyelesaian masalah ini.
Salah satu langkah yang diambil oleh Dedi adalah mengajak para pengusaha Kristen untuk membantu melunasi utang tersebut. Ia berharap dengan bantuan para pengusaha, gereja dapat tetap berdiri tanpa harus dibongkar atau dipindahkan. Selain itu, Dedi juga berencana untuk menemui pihak pengadilan agar proses penyitaan bisa ditunda sementara.
Ia juga meminta jemaat Kristiani untuk tetap melanjutkan ibadah sambil menunggu solusi yang ditemukan. Menurut Dedi, tugasnya adalah memfasilitasi dan mengkoordinasikan antara pengusaha Kristen dan jemaat agar dana bisa terkumpul dan utang terlunasi.
Kebijakan Pengelolaan Sampah yang Ketat
Di sisi lain, Dedi Mulyadi juga mengeluarkan ancaman terkait pengelolaan sampah di seluruh wilayah Jabar. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan memberlakukan skema reward dan punishment dalam pengelolaan sampah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pihak yang tidak menerapkan pengelolaan sampah sesuai standar lingkungan akan kehilangan bantuan keuangan dari provinsi. Hal ini dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sebaliknya, daerah yang berhasil mengelola sampah akan mendapatkan penghargaan seperti Piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menggelar berbagai lomba antardesa dan kelurahan yang berhadiah besar. Salah satunya adalah Anugerah Gapura Sri Baduga, yang memberikan hadiah hingga Rp 9 miliar bagi juara pertama. Komponen penilaian mencakup 40 persen kebersihan dan pengelolaan sampah.
Terdapat juga penghargaan Mahkota Binokasih untuk kabupaten dan kota terbersih di Jabar. Penghargaan ini merupakan bagian dari gerakan kebersihan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah provinsi hingga rumah tangga.
Di tingkat sekolah, Dedi Mulyadi juga menggagas Anugerah Panca Waluya untuk sekolah-sekolah yang berhasil mengelola sampah secara mandiri. Guru-guru mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi didorong untuk membimbing siswa dalam mengelola sampah secara mandiri.
Apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan komitmen serius dalam menyelesaikan amanat Presiden RI terkait RPJMN 2025. Ia menilai bahwa upaya ini sangat penting untuk mencapai target kebersihan nasional.