Kunjungan Reses ke Bandung, Aspirasi Daerah Terdengar oleh Teh Aanya
Kunjungan Kerja Anggota DPD RI ke Kabupaten Bandung
Dalam rangka menjalankan tugas masa reses, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Aanya Rina Casmayanti atau yang akrab disapa Teh Aanya, melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menyerap aspirasi masyarakat di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kunjungan tersebut berlangsung di Gedung Pemerintahan Kabupaten Bandung dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah.
Teh Aanya disambut langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Ia menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dari pemerintah setempat. Turut hadir dalam acara ini antara lain Perwakilan Kodim 0624 Encep Dedi, Perwakilan Lanud Sulaiman Letkol Made Samudra, Asisten Daerah II Erwin Rinaldi, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tanggapan Wakil Bupati Bandung
Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, menyatakan bahwa kehadiran Teh Aanya adalah bentuk perhatian nyata DPD RI terhadap isu-isu yang sedang dihadapi daerah. Ia menekankan bahwa Kabupaten Bandung sebagai wilayah penyangga vital kawasan Bandung Raya memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, industri kreatif, dan pariwisata. Namun, ia mengakui bahwa masih diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat dalam hal regulasi dan alokasi anggaran yang berpihak pada desa dan masyarakat lokal.
Ali Syakieb juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dalam paparannya, Teh Aanya menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari agenda besar DPD RI untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Tantangan dan Isu Strategis
Sebagai bagian dari kunjungan reses, Teh Aanya telah mengunjungi delapan daerah dari total 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Dari kunjungan-kunjungan tersebut, ia mendapati berbagai persoalan strategis yang memerlukan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Beberapa isu utama yang muncul antara lain rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah, layanan publik yang belum optimal, serta meningkatnya angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menegaskan bahwa aspirasi-aspirasi tersebut akan dicatat dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Menurutnya, banyak aspirasi datang melalui media sosial maupun pertemuan langsung dengan masyarakat.
Paparan dari Berbagai Pihak
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi, menyampaikan beberapa isu strategis seperti peningkatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung mencapai 77,97, namun tingkat kemiskinan masih sebesar 4,89 persen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk mengatasi kesenjangan.
Kompol Saefudin dari Polresta Bandung melaporkan tentang konflik antara buruh dan pengusaha di Dayeuhkolot yang berujung pada unjuk rasa berkepanjangan. Ia mengusulkan dukungan dari DPD RI untuk mendorong penyelesaian masalah tersebut.
Kapten Encep Dedi dari Kodim 0624 menjelaskan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) yang melibatkan 137 dapur umum. Program ini membutuhkan pengawasan ekstra agar tidak disalahgunakan.
Letkol Made Samudra dari Lanud Sulaiman menambahkan bahwa wilayah udara juga membutuhkan perhatian, khususnya terkait bahaya balon udara liar yang bisa mengganggu penerbangan. Ia menegaskan komitmen TNI AU untuk mendukung program pemerintah daerah.
Masalah Korupsi dan Perceraian
Airlangga Surya dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa penanganan kasus korupsi, narkotika, dan tindak pidana umum tetap menjadi fokus. Ia menyoroti kasus korupsi pembangunan Rusunawa dan pabrik narkotika ilegal.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Soreang, Abu Jahid, memaparkan fakta mengejutkan tentang tingginya angka perceraian di Kabupaten Bandung yang mencapai lebih dari 8.000 perkara per tahun. Persoalan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi penyebab utama.
BKPSDM Kabupaten Bandung melaporkan bahwa masih ada 6.000 tenaga honorer yang belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka menghadapi kendala administratif seperti usia dan pendidikan.
Komitmen Bersama
Herman Hermawan, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, menegaskan bahwa isu-isu yang muncul akan ditindaklanjuti secara serius. Teh Aanya juga akan fokus pada isu perempuan dan anak, serta memperjuangkan anggaran yang memadai untuk daerah. Ia menekankan perlunya strategi untuk mengubah mindset masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya.
Kunjungan reses ini diakhiri dengan diskusi terbuka dan komitmen bersama antara DPD RI, Pemkab Bandung, dan seluruh unsur Forkopimda untuk mencari solusi nyata terhadap permasalahan masyarakat. Teh Aanya menutup acara dengan pesan bahwa sinergi dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah adalah fondasi utama pembangunan yang inklusif. Dengan harapan besar, kunjungan ini menjadi titik awal kolaborasi lebih erat antara DPD RI dan Kabupaten Bandung demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.