Masa Depan Sistem Pembayaran Nasional: Lebih Cepat dan Terhubung
Perkembangan Sistem Pembayaran di Tengah Ancaman Siber
Di tengah percepatan digitalisasi layanan keuangan, masa depan sistem pembayaran di Indonesia tidak hanya mengandalkan kecepatan dan efisiensi transaksi. Ancaman serangan siber yang semakin kuat, maraknya pencurian data, serta meningkatnya kompleksitas fraud menjadi perhatian utama bagi industri. Hal ini mendorong sektor pembayaran untuk memprioritaskan aspek keamanan pertukaran data, ketersediaan infrastruktur berbagi, serta kolaborasi lintas sektor.
Pembahasan ini muncul dalam acara forum tahunan Jalin CX Summit 2025 yang diselenggarakan oleh PT Jalin Pembayaran Nusantara, bagian dari Holding BUMN Danareksa. Forum dengan tema Building Collective Readiness Against Evolving Fraud Threats in Financial Industry menghadirkan perwakilan regulator, lembaga keamanan siber, asosiasi fintech, perbankan, dan penyedia teknologi global untuk membahas arah baru ekosistem pembayaran nasional.
Menurut Cybersecurity Ventures, kerugian global akibat kejahatan siber diperkirakan akan mencapai USD 10,5 triliun pada 2025, menjadikannya sebagai ancaman ekonomi terbesar dunia. Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024, menunjukkan tingginya intensitas serangan terhadap sektor digital nasional. Sementara itu, laporan IBM Cost of a Data Breach 2024 menyebutkan bahwa rata-rata kerugian kebocoran data di Asia Tenggara mencapai USD 3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan menjadi target utama.
Lonjakan risiko siber ini menegaskan urgensi tata kelola dan standar keamanan yang solid dalam sistem pembayaran. Ke depan, tantangan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membangun kepercayaan publik agar ekosistem digital dapat berkembang tanpa mengorbankan pelindungan data masyarakat.
Regulasi Sebagai Katalis Inovasi
Dalam pembukaan Jalin CX Summit 2025, Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Farida Peranginangin, menyatakan bahwa regulasi BI tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga menjadi katalis bagi inovasi digital di sektor pembayaran. Ia menekankan bahwa infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh.
BI melalui regulatory sandbox memberikan sarana bagi perbankan, fintech, dan penyedia teknologi untuk menguji model bisnis baru secara terukur sebelum diterapkan secara luas. Pendekatan ini diharapkan mempercepat pemanfaatan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, sambil memastikan standar keamanan dan tata kelola tetap terjaga di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat.
Isu Ketahanan Siber yang Mendesak
Isu ketahanan siber menjadi fokus utama BSSN di Jalin CX Summit 2025. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas menyampaikan bahwa ancaman terhadap sektor keuangan terus berkembang. Ia menekankan pentingnya implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2023, yang mencakup delapan area fokus seperti tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan & ketahanan, pelindungan infrastruktur informasi vital, serta kerja sama internasional.
Ia menegaskan bahwa ancaman siber tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas untuk membangun pertahanan nasional yang kokoh, khususnya di sektor keuangan digital.
Keamanan sebagai Fondasi Inovasi
Wakil Sekjen II AFTECH Saat Prihartono mengatakan bahwa kesiapan menghadapi risiko fraud menjadi faktor penentu keberlanjutan inovasi layanan digital. Menurutnya, industri tidak hanya perlu membangun teknologi yang mudah diakses, tetapi juga memastikan lapisan keamanan yang mampu menahan pola serangan yang semakin canggih. Keamanan, kata dia, adalah pondasi agar inovasi dapat tumbuh. Tanpa pondasi ini, kepercayaan masyarakat mudah rapuh, dan ekosistem digital tidak akan mampu berkembang secara sehat.
AFTECH mendorong kolaborasi lebih erat antara fintech, perbankan, dan regulator untuk membangun standar pencegahan fraud yang konsisten dan dapat diterapkan lintas platform.
Inovasi dan Keamanan Harus Berjalan Bersamaan
Country Director BPC Djony Tany menekankan bahwa inovasi dan keamanan harus berjalan beriringan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pionir di Asia Tenggara jika mampu membangun arsitektur pembayaran yang aman, terstandardisasi, dan saling terhubung. Keamanan, katanya, bukan penghalang inovasi, justru menjadi katalis yang memungkinkan lahirnya layanan baru secara berkelanjutan.
Direktur JALIN, Eko Dedi Rukminto menambahkan bahwa kolaborasi dan pertukaran data yang aman merupakan fondasi penting bagi terwujudnya sistem pembayaran nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Ketahanan ekosistem digital Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan publik. Ini bukan hanya isu industri, tetapi juga bagian dari kepentingan nasional untuk memastikan transaksi masyarakat terlindungi, data keuangan tetap berdaulat, dan inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan keamanan.