Pemerintah Siapkan 15 Ribu Laptop untuk Sekolah Rakyat: Anggaran Terbongkar
Pemerintah Indonesia Siapkan 15 Ribu Laptop untuk Siswa Sekolah Rakyat
Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah menyediakan lebih dari 15 ribu unit laptop untuk siswa Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan inklusif yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Laptop ini akan diberikan kepada siswa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar berbasis digital, dan pengadaannya diharapkan selesai pada akhir Agustus atau awal September 2025.
Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah: bagaimana anggaran disiapkan untuk pengadaan laptop ini? Dan bagaimana pemerintah memastikan distribusi perangkat tersebut tepat sasaran?
Tujuan Program: Memutus Rantai Kemiskinan Antar-Generasi
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui pendidikan. Sekolah ini dirancang khusus untuk menampung anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin, dengan fasilitas lengkap seperti asrama, ruang belajar, area olahraga, dan kini, perangkat teknologi berupa laptop.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan peninjauan langsung terhadap operasional Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, mereka memastikan bahwa fasilitas sekolah berjalan optimal dan pengadaan laptop dilakukan secara transparan serta sesuai ketentuan.
Rincian Pengadaan: Bertahap dan Terukur
Dari total lebih dari 15 ribu laptop yang direncanakan, tahap pertama akan mencakup sekitar 9.700 unit. Setiap siswa akan menerima satu laptop, yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan belajar berbasis digital. Pengadaan dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan kementerian terkait, dan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas tinggi.
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengadaan telah diperintahkan untuk memenuhi ketentuan dan tidak boleh ada penyimpangan. Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan gawai akan dikurangi secara bertahap, dan akses internet pada laptop akan dibatasi hanya untuk kepentingan belajar.
Berapa Anggarannya?
Total anggaran untuk keseluruhan program Sekolah Rakyat mencapai Rp7 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini tidak hanya digunakan untuk pengadaan laptop, tetapi juga untuk pembangunan dan operasional sekolah, termasuk listrik, udara, makanan, dan fasilitas pendidikan lainnya.
Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran tersebut dikelola lintas kementerian dan akan terus ditingkatkan seiring dengan luasnya program. Tahun depan, jumlah Sekolah Rakyat yang ditargetkan bertambah menjadi 200 unit, dan anggaran tambahan sudah mulai disiapkan dalam rencana APBN 2026 yang akan disampaikan Presiden pada 15 Agustus mendatang.
Transparansi dan Pengawasan
Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama untuk program yang menyasar kelompok rentan. Sri Mulyani menyatakan bahwa penggunaan APBN harus terlihat langsung dari fasilitas yang dimanfaatkan siswa, termasuk laptop yang akan mereka gunakan.
Pengawasan dilakukan secara langsung oleh kementerian terkait, dan setiap tahap pengadaan akan diaudit untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. Hal ini penting mengingat program Sekolah Rakyat menjadi simbol komitmen negara dalam memberikan pendidikan yang setara dan berkualitas.
Investasi untuk Masa Depan
Penyediaan 15 ribu laptop bukan hanya sekadar pengadaan perangkat elektronik, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pendidikan dan pembangunan manusia. Dengan dukungan teknologi, siswa Sekolah Rakyat diharapkan mampu bersaing secara intelektual dan digital, membuka peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Apakah program ini akan menjadi model baru pendidikan inklusif di Indonesia? Jika pelaksanaannya konsisten dan transparan, Sekolah Rakyat bisa menjadi salah satu elemen penting dalam transformasi pendidikan nasional.