Program Bedah Rumah untuk Lansia Dimulai Agustus 2025
Program Bedah Rumah Akan Dimulai Tahun 2025
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan rencana besar untuk memperbaiki kondisi perumahan masyarakat. Salah satu program utamanya adalah program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang akan dimulai pada Agustus 2025. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa target dari program ini adalah memperbaiki sebanyak 45.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.
"Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS, dengan target 45.000 rumah kami sudah, tadi dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sudah mulai penyerapannya, bulan ini segera jalan," ujar Maruarar saat berada di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (06/08/2025).
Bantuan dalam Bentuk Material Bangunan
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan sebesar Rp 17,5 juta per unit dalam bentuk bahan bangunan untuk renovasi RTLH. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 17,5 juta akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah.
Masyarakat akan menerima bahan-bahan seperti kerangka baja ringan, dinding tahan gempa, serta sanitasi yang layak. Krakatau Steel disebut sebagai salah satu pusat distribusi bahan bangunan tersebut. Kunjungan ke Krakatau Steel menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung industri baja nasional, khususnya dalam program 3 Juta Rumah Rakyat.
Program 3 Juta Rumah Rakyat
Program 3 Juta Rumah Rakyat mencakup pembangunan 1 juta rumah di desa, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Selain renovasi RTLH, pemerintah juga menyiapkan dua skema lain, yaitu pengembangan kawasan dan pembangunan hunian vertikal.
Untuk pengembangan kawasan, alokasi anggaran mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 22 miliar per kawasan. Fokus pembangunan meliputi infrastruktur dasar seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif, air bersih, serta rumah pesisir berbasis kearifan lokal. "Rumah pesisir itu seharusnya rumah panggung, bukan rumah beton biasa. Kita belajar dari arsitektur masyarakat Bugis," jelas Fahri.
Adapun skema ketiga adalah pembangunan hunian vertikal di perkotaan, yang dinilai penting untuk mengurangi kawasan kumuh. Teknologi pengolahan air dan sanitasi menjadi kunci dalam pembangunan hunian vertikal tersebut. Fahri juga membuka peluang kolaborasi lintas kementerian dan swasta dalam menyukseskan program tersebut.
Kerja Sama dengan KKP dan Krakatau Steel
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22 triliun untuk 1.000 kawasan pesisir. KKP juga bisa menjadi mitra strategis Krakatau Steel dalam pembangunan rumah apung, rumah panggung pesisir, dan bangunan tangguh iklim. Potensi pasarnya sangat besar.
Fahri mengusulkan agar Krakatau Steel segera membangun showroom atau tempat percontohan rumah rakyat berbasis teknologi baja dan sanitasi sehat. Direktur Komersial, Pengembangan Usaha, dan Portofolio Krakatau Steel, Hernowo, menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung agenda pemerintah tersebut.
Krakatau Steel tengah mengembangkan teknologi rumah cetak cor yang bisa selesai dalam satu hari. Meski biaya produksinya masih tinggi, ia optimistis efisiensi bisa dicapai dengan skala produksi besar dan peningkatan teknologi. "Selain itu, kami punya fasilitas laser cutting dengan presisi tinggi untuk memenuhi standar struktur bangunan modern. Ini akan sangat penting dalam pembangunan rumah yang cepat, kuat, dan terstandar," jelasnya.