Terungkap Buku Akta Penyitaan Ijazah Jokowi di Polda Metro, Rismon Sianipar Tetap Tidak Percaya Asli

Featured Image

Penyitaan Ijazah Jokowi dan Persoalan Kepolisian

Wakil Ketua Peradi Bersatu, Lechumanan, mengungkapkan bahwa ijazah asli Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Informasi ini diperoleh saat dirinya diperiksa sebagai saksi dalam laporan yang diajukan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya pada Senin (4/8/2025). Selain Lechumanan, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Karena banyak laporan kasus ini digabungkan di Polda Metro Jaya, Lechumanan sebagai pelapor harus diperiksa sebagai saksi. Saat pemeriksaan, ia melihat adanya berita acara penyitaan terhadap ijazah Jokowi, baik S1 maupun SMA. Menurut Lechumanan, penyitaan ini menandakan bahwa ijazah tersebut adalah asli.

"Penyitaan terhadap barang asli, bukan barang imitasinya," tegas Lechumanan dalam pernyataannya.

Lechumanan menilai wajar jika Rismon Sianipar masih meragukan ijazah Jokowi karena belum melihat langsung bentuknya. Namun, ia menegaskan bahwa penyidik memiliki hak konstitusional untuk melakukan penyitaan sesuai dengan SOP. Pendapat Rismon, menurutnya, bisa membuat masyarakat menjadi lebih bias.

Lechumanan menyarankan Rismon untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di Polda Metro Jaya. "Penyitaan adalah produk asli yang disita," ujarnya lagi.

Rismon Sianipar, yang ikut dalam acara tersebut, kembali menyampaikan keraguan terhadap keaslian ijazah Jokowi. Ia menuding banyak sejarah kepolisian yang memanipulasi bukti digital. Contohnya, kasus Jessica Wongso, Vina Cirebon, KM50, dan Ferdi Sambo. Menurut Rismon, kepolisian membutuhkan pengawasan agar tidak terjadi manipulasi.

"Pengawasan itu bisa kita lakukan kalau transparan. Bukan klaim-klaim, tunjukkan bukti aslinya dimana. Metode forensiknya apa, output variabel, baru kita percaya," katanya.

Hingga saat ini, publik belum pernah diperlihatkan bukti, baik analog maupun digital. Rismon menegaskan bahwa masyarakat dipaksa untuk percaya tanpa ada penjelasan metode forensik yang digunakan oleh kepolisian. "Apakah sudah uji keras, uji tinta, jenis tinta, kan belum ada," ujarnya.

Ia juga menuding skripsi Jokowi bodong. "Kalau skripsinya bodong, maka akan melahirkan ijazah yang bodong juga. Identik yang diuji oleh bareskrim sudah kami bantah saat gelar perkara khusus," tegasnya.

Somasi Roy Suryo Cs dan Agenda Politik

Somasi yang dilayangkan oleh Roy Suryo Cs kepada Presiden Joko Widodo dinilai semakin menguatkan adanya agenda politik di balik isu tudingan ijazah palsu. Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Alex Damanik, menyatakan bahwa somasi tersebut sudah dihitung oleh Jokowi.

"Ya gak pa pa disomasi. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa ini bukan masalah ijazah saja. Bukan masalah benar salah saja. Tapi memang politik. Serang aja terus-serang aja terus sampai mana pak Jokowi kuat," kata Freddy.

Freddy menegaskan bahwa Jokowi kuat dan siap menghadapi segala tantangan. Statemen Jokowi tentang adanya orang besar di balik isu ijazah palsu, menurutnya, adalah hal yang biasa. Ia membandingkan dengan pernyataan pemerintah terkait pemesangan bendera one peace.

"Pemerintah mengatakan, ada adu adomba, ada orang bermain politik di sini. Itu biasa, termasuk isu itu biasa saja," ujarnya.

Menurut Freddy, pernyataan Jokowi tentang adanya orang besar adalah bagian dari strategi politik. Ia menjelaskan bahwa kasus ijazah palsu bukan hanya masalah hukum, tapi juga politik karena isu ini ditambahi dengan isu-isu lain yang terus menyerang dan mendeskreditkan Jokowi.

"Kalau hukum diselesaikan melalui proses peradilan, putus. Kalau politik diselesaikan secara politik. Apa yang dilakukan pak Jokowi, statemen orang besar adalah bagian politik. Ada tujuannya," katanya.

Freddy mengatakan bahwa pernyataan Jokowi ini adalah bagian dari strategi politik yang dimainkan Jokowi. "Memang ini bagian strategi politik yang dimainkan Jokowi. Ada pesan yang disampaikan di sini, kepada orang besar yang dimaksud. Kalau tidak ada agenda politik, isu-isu tidak akan terus menerus," tegasnya.

Tuduhan dan Perluasan Isu

Sebelumnya, somasi dilayangkan oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis dalam keterangan tertulis. Somasi terbuka ini dilakukan untuk menyikapi tudingan adanya orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Kuasa Hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, mengatakan bahwa Jokowi tanpa merujuk pada data telah menyebarkan fitnah saat mengungkap ada "orang besar" di balik isu ijazah palsu.

“Bahwa Saudara (Jokowi) tanpa merujuk data dan menunjuk pribadi yang spesifik, mengedarkan fitnah atas perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang isu ijazah palsu dengan mengatakan ‘ada orang besar’ di balik perjuangan klien kami,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis.

Ahmad menegaskan bahwa Roy Suryo berjuang secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dalam mengungkap kasus ijazah palsu tersebut untuk membersihkan warisan sejarah bangsa dan negara. “Klien kami memiliki rasa kebangsaan dan kenegarawanan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, melalui perjuangan mengungkap kasus ijazah palsu untuk membersihkan legacy sejarah bangsa dan negara Indonesia dari noktah hitam kelam akibat pernah dipimpin Presiden dua periode berijazah palsu,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ahmad meminta Jokowi mencabut pernyataannya adanya orang besar di balik upaya Roy Suryo mengungkap kasus ijazah palsu tersebut. Dia juga meminta Jokowi meminta maaf kepada Roy Suryo atas tuduhan tersebut.

“Kami minta Saudara (Jokowi) mencabut pernyataan ada orang besar di balik perjuangan klien kami sekaligus meminta maaf secara terbuka di hadapan publik. Apabila Saudara tidak mencabut pernyataan dan segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum baik secara perdata maupun pidana,” tuturnya.

Jokowi sebelumnya menyebut ada orang besar di balik tuduhan ijazah palsu. Ia menyatakan bahwa ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut. "Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan," katanya saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.

Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik. "Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya itu saja," jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.

Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia. "Ya semua sudah tahulah," ujarnya.