AI Jadi Prioritas, Trump Umumkan Rencana Aksi Nasional
Perkembangan Kecerdasan Buatan di Amerika Serikat
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah mengambil langkah signifikan dalam mendukung pengembangan kecerdasan buatan (AI) di negara tersebut. Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh All-In Podcast bersama Hill and Valley Forum, Trump menyatakan bahwa kebijakan resmi AS adalah untuk memimpin dunia dalam kecerdasan buatan. Langkah ini dilakukan melalui pelonggaran regulasi dan ekspansi pasokan energi bagi pusat data.
Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump mencakup berbagai kebijakan terkait pasokan energi dan perizinan infrastruktur AI, promosi ekspor teknologi AI, serta mandat agar model bahasa besar yang dibeli pemerintah bersifat netral dan bebas bias ideologis. Trump menegaskan bahwa AS akan memenangkan perlombaan AI, seperti yang ia sampaikan dalam pidatonya.
Rencana yang diberi nama AI Action Plan ini menyerukan reformasi proses perizinan dan penyederhanaan standar lingkungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur AI. Selain itu, rencana ini juga mengusulkan pemotongan dana federal bagi negara bagian yang dianggap memberlakukan regulasi berlebihan terhadap teknologi baru ini. Tujuan dari rencana ini adalah menjadikan teknologi Amerika sebagai fondasi AI global sekaligus melindungi dari ancaman keamanan, khususnya dari China.
Trump telah memerintahkan penyusunan rencana ini setelah kembali menjabat pada Januari lalu, menjadikannya arahan kebijakan paling ambisius pemerintahannya terhadap teknologi yang diperkirakan akan merevolusi perekonomian global. Ia menekankan pentingnya persaingan ini sebagai ujian kemampuan kita, mungkin yang paling berat sejak dimulainya era luar angkasa.
Blueprint ini juga merupakan realisasi janji kampanye Trump untuk menjadikan AS pemimpin AI dunia, sekaligus mencabut pendekatan regulasi ketat yang diterapkan Presiden Joe Biden sebelumnya. Trump secara resmi mencabut perintah tahun 2023 dari Biden yang mewajibkan uji keamanan ketat dan pelaporan transparansi dari pengembang AI besar. Sebagai gantinya, Trump memberikan tenggat enam bulan bagi penasihat AI Gedung Putih, David Sacks, untuk merumuskan kebijakan baru.
David Sacks, seorang investor ventura yang kini menjadi tokoh kunci dalam kebijakan teknologi pemerintahan, bekerja sama dengan penasihat senior AI Sriram Krishnan dan Kepala Kebijakan Teknologi Michael Kratsios dalam menyusun panduan ini melalui konsultasi intensif dengan pelaku industri.
Fokus pada Deregulasi
Dalam panduan tersebut, pemerintah federal akan meminta masukan dari pelaku usaha dan publik terkait aturan yang dianggap menghambat adopsi AI, dengan tujuan menghapus atau merevisi regulasi tersebut. Kantor Anggaran Gedung Putih juga akan bekerja sama dengan lembaga federal yang mengatur pendanaan terkait AI untuk mempertimbangkan pembatasan dana ke negara bagian dengan regulasi yang dianggap menghambat efektivitas anggaran tersebut.
“Kita butuh satu standar nasional yang masuk akal, bukan 50 aturan berbeda dari tiap negara bagian. Kita perlu satu standar federal yang mengungguli semua,” tegas Trump. Pemerintah federal juga diminta hanya melakukan kontrak dengan pengembang AI yang modelnya dinyatakan bebas dari bias ideologis dari atas. Selain itu, kata-kata terkait misinformasi, keragaman dan kesetaraan, serta perubahan iklim akan dihapus dari kerangka manajemen risiko.
Menyadari potensi disrupsi AI terhadap pasar tenaga kerja, Gedung Putih juga meminta Departemen Pendidikan dan Tenaga Kerja untuk memprioritaskan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja AS. Pemerintah AS juga mendorong investasi pada riset teoretis, komputasi, dan eksperimen, meskipun pendanaan untuk universitas riset terkemuka telah dipangkas.
Trump juga menyerukan pendekatan “berakal sehat” terhadap isu pelanggaran hak cipta oleh model AI. Menurutnya, seperti halnya manusia memperoleh pengetahuan saat membaca buku atau artikel, model AI juga tidak perlu dianggap melanggar hak cipta hanya karena menyerap informasi dari konten tersebut.
Bersaing dengan China
AI Action Plan juga memuat strategi untuk menyaingi perkembangan AI di China, termasuk penguatan kontrol ekspor dan penambahan fitur verifikasi lokasi pada chip AI canggih. Pemerintah akan membentuk satuan tugas baru di bawah Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan komunitas intelijen untuk memantau ekspor chip dan perkembangan AI global.
Rencana tersebut mencakup pengumpulan proposal dari industri untuk paket ekspor AI terintegrasi (full-stack), yang memungkinkan negara sekutu membeli perangkat keras, perangkat lunak, model, dan aplikasi sekaligus. Kesepakatan yang disetujui akan difasilitasi oleh lembaga seperti US Trade and Development Agency, Export-Import Bank, dan US International Development Finance Corporation.
Panduan ini dirilis lebih dari seminggu setelah pemerintahan Trump melonggarkan pembatasan ekspor chip AI yang diberlakukan pada April, yang semula melarang Nvidia Corp. dan AMD menjual chip tertentu ke pelanggan di China. Kebijakan tersebut direvisi sebagai bagian dari kesepakatan dagang dengan Beijing, yang juga mencakup dimulainya kembali ekspor logam tanah jarang dari China ke AS.
Sacks dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick membela langkah tersebut dengan menyatakan bahwa melanjutkan ekspor chip Nvidia H20 akan memperkuat daya saing AS di pasar global dan menahan laju dominasi Huawei Technologies dari China.
Komponen Energi
Trump dan pejabatnya juga menekankan pentingnya pasokan energi yang memadai untuk menjalankan pusat data AI yang sangat boros listrik. Dalam pandangan mereka, kecukupan listrik kini menjadi isu keamanan nasional yang krusial untuk menjaga keunggulan Amerika dalam perlombaan AI global.
Rencana tersebut merekomendasikan stabilisasi jaringan listrik nasional dan peningkatan sistem transmisi energi. Dokumen itu juga mengusulkan percepatan interkoneksi sumber energi andal seperti pembangkit nuklir dan panas bumi untuk menghadapi lonjakan permintaan. Trump mengatakan, pihaknya akan mengerahkan semua sumber energi—termasuk gas alam, minyak, dan batu bara.