CTRL+J APAC 2025: Jurnalisme Era AI, Wamenkomdigi Soroti Kompensasi Adil untuk Jurnalis
Optimisme Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Jurnalisme
Dalam rangka memperkuat kerja sama lintas negara di kawasan Asia-Pasifik, Konferensi CTRL+J APAC 2025 digelar selama tiga hari, yakni pada tanggal 22 hingga 24 Juli. Acara ini berlangsung di Hotel Le Meridien, Jakarta, dan diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta International Fund for Public Interest Media (IFPIM). Konferensi ini bertujuan untuk merumuskan standar jurnalisme berkualitas di era kecerdasan buatan (AI).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, hadir sebagai pembuka acara sekaligus menjadi keynote speaker. Dalam sambutannya, ia menyampaikan optimisme terhadap peluang penggunaan AI dalam jurnalisme. Menurutnya, AI dapat membantu menyederhanakan berbagai pekerjaan jurnalis, mulai dari analisis data hingga pembuatan konten, yang akhirnya mengarah pada operasi yang lebih cepat.
Namun, Nezar juga menegaskan bahwa perkembangan AI harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas. Ia mengingatkan bahwa AI memiliki potensi untuk menciptakan informasi palsu atau menyesatkan. Oleh karena itu, organisasi media perlu beradaptasi dengan model bisnis yang diubah oleh AI, serta memahami pergeseran pola konsumsi pembaca.
Kompensasi yang Adil untuk Jurnalis
Fokus lain yang diperhatikan adalah kompensasi yang adil bagi para jurnalis. Dalam lanskap yang semakin dipengaruhi oleh AI, penting untuk memastikan bahwa jurnalis mendapatkan penghargaan yang layak atas pekerjaan mereka. Hal ini menjadi isu kritis yang perlu segera diatasi.
Dalam diskusi panel pembuka, Michael Markovitz, Head of GIBS Media Leadership Think Tank asal Afrika Selatan, membahas tantangan pendanaan bagi media independen. Menurutnya, jurnalisme merupakan barang publik yang penting, namun masih kurang didukung oleh infrastruktur pendanaan yang memadai. Ia menyarankan agar pemangku kepentingan dari media dan perusahaan teknologi duduk bersama untuk mencari ekosistem ekonomi terbaik yang bisa membantu industri media bertahan di tengah disrupsi digital.
Regulasi dan Keterlibatan Teknologi
Di sisi regulasi, Maia Fortes, Executive Director Associação de Jornalismo Digital (AJOR) Brasil, menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam jurnalisme. Ia menilai bahwa AI harus diatur agar dampaknya memperkuat ekosistem jurnalisme digital. Ini sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sudah rapuh.
Brasil sendiri sedang berupaya menerapkan prinsip-prinsip relasi ideal antara perusahaan teknologi dan jurnalisme. Organisasi Maia banyak berkolaborasi dengan kelompok-kelompok hak-hak digital serta fokus pada AI dan jurnalisme di Brasil.
Penguatan Posisi Tawar Media Lokal
Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyerukan pentingnya kolaborasi antar negara Global South untuk memperkuat posisi tawar media lokal. Menurutnya, perusahaan media lokal saat ini tidak memiliki daya tawar yang setara ketika menghadapi perusahaan teknologi besar seperti Google dan Meta.
Oleh karena itu, Wahyu menekankan perlunya regulasi kuat yang melindungi kepentingan media lokal. Ia juga menyoroti pentingnya solidaritas antar negara Global South dalam menghadapi perbedaan daya tawar yang signifikan.
Media lokal perlu dukungan pendanaan yang berkelanjutan dari multi stakeholder yang memiliki komitmen terhadap independensi media dan jurnalisme berkualitas—terlepas dari tantangan teknologi AI.
Studi Kelayakan Dana Jurnalisme
Dalam konferensi ini, PR2MEDIA juga memaparkan Studi Kelayakan Dana Jurnalisme Indonesia. Studi tersebut diserahkan ke Dewan Pers untuk dilanjutkan. Wakil Menteri Nezar Patria menyaksikan langsung seremoni penyerahan studi tersebut.
Masduki dari PR2Media menegaskan posisi kritis media lokal di Indonesia terkait minimnya pendanaan dalam ranah jurnalisme. Ia menyarankan segera dibentuk dana abadi untuk jurnalisme publik yang diperkuat dengan peraturan terkait. Namun, pembuatan kebijakan di Indonesia bisa memakan waktu yang sangat lama.
Pendanaan dari anggaran negara untuk media publik juga tidak tanpa risiko. Masduki menekankan pentingnya menemukan cara strategis agar media tetap independen dari intervensi negara.
Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menerima penyerahan studi ini dan berjanji menindaklanjuti hasilnya.