Komisi DPRD NTT Bahas Masalah MBG

DPRD NTT Gelar Rapat Khusus untuk Menangani Masalah Makan Gizi Gratis

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar rapat gabungan antar komisi untuk membahas isu yang sedang marak terjadi, yaitu masalah Makan Gizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan setelah beberapa waktu terakhir, dugaan keracunan pada sejumlah siswa muncul setelah mereka mengonsumsi menu MBG.

Rapat khusus ini direncanakan berlangsung pada hari Senin (28/7/2025) pukul 11.00 di ruang rapat Kelimutu. Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, membenarkan rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi terkait program MBG.

Ketua Fraksi Amanat Sejahtera DPRD NTT, Kristoforus Loko, juga membenarkan adanya agenda rapat tersebut. Namun, ia belum tahu apakah rapat ini akan melibatkan para penyedia MBG atau hanya sebatas internal anggota DPRD NTT.

Sementara itu, anggota DPRD NTT lainnya, Yohanes Rumat, mengatakan bahwa rapat gabungan komisi telah dilaksanakan hari ini. Ia juga mengirimkan jadwal pelaksanaan dua agenda DPRD NTT, salah satunya adalah pembahasan program MBG. Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci siapa saja peserta rapat tersebut.

Kejadian Keracunan yang Mengkhawatirkan

Hingga saat ini, pengelola MBG di NTT belum memberikan penjelasan apa pun ke publik. Dapur yang mengolah sajian MBG juga tertutup dari masyarakat. Alasan utama yang disampaikan adalah higienitas, namun hal ini sering menjadi pertanyaan banyak orang.

Penerima MBG tidak tahu seperti apa model aktivitas di dapur. Penyedia MBG hanya mengantar makanan ke tempat penerima, baik di sekolah maupun Posyandu. Di banyak tempat, termasuk di Kota Kupang, sejumlah SPPG atau vendor yang beroperasi nyaris tidak terlihat kegiatannya menyediakan makan untuk anak, ibu hamil hingga ibu menyusui.

Keterbukaan menjadi penting dalam hal ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menegaskan bahwa keterbukaan sangat penting karena menyangkut keselamatan anak-anak dan orang lain. Ia juga mencontohkan jika kejadian ini masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), maka biaya yang dikeluarkan akan sangat besar.

Pentingnya Transparansi dan Keselamatan

Menurut Darius, kejadian massal seperti ini akan berdampak pada sektor lain. Ia menekankan bahwa status KLB tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, sehingga pemerintah daerah harus mengeluarkan uang daerah untuk membayar biaya kesehatan.

Ia juga menyarankan agar vendor atau penyedia MBG bersikap transparan dan menjamin keselamatan penerima. Orang boleh datang melihat dapur, bagaimana cara memasak, pengelolaan, dan sebagainya. Ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang harus ditutupi.

Ombudsman NTT juga memperingatkan pentingnya penentuan vendor yang tidak asal-asalan, terlebih jika ada faktor hubungan personal. Hal ini bisa menyebabkan kecacatan prosedur dan akhirnya kegagalan program MBG.

Komentar dari Tenaga Ahli BGN

Florencio Mario Vieira, tenaga ahli Badan Gizi Nasional (BGN), yang dihubungi sejak Selasa (22/7/2025) tidak merespons pesan dan panggilan seluler. Mario merupakan salah satu tokoh yang memotori dimulainya program MBG di NTT pada awal tahun 2025 lalu. Namun, hingga saat ini, tidak ada respons resmi darinya terkait isu keracunan yang sedang marak terjadi.