Pro Kontra Lima Hari Sekolah di Jateng: Pekalongan Uji Coba, Temanggung Menolak Keras
Zona Kreasi
Di tengah perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang terus berkembang, sejumlah wilayah di Jawa Tengah mulai mempertimbangkan penerapan sistem lima hari sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam proses belajar mengajar, serta memberikan waktu lebih bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan nonformal.
Pro dan Kontra Terhadap Sistem Lima Hari Sekolah
Penerapan sistem lima hari sekolah tidak selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Banyak daerah yang masih meninjau kembali rencana ini, sementara beberapa lainnya justru sudah mulai mengujinya. Berikut adalah daftar daerah-daerah yang telah menyampaikan pandangan mereka terkait kebijakan ini:
1. Kabupaten Pekalongan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan mengusulkan penerapan lima hari sekolah. Rencana ini telah dibahas dengan berbagai pihak seperti PGRI dan lembaga pendidikan nonformal. Kepala Dindikbud Kholid menjelaskan bahwa sistem ini bukan full day school, sehingga siswa tetap pulang pada siang hari. Untuk SD, jam pulang sekitar pukul 13.30 WIB dan SMP sekitar pukul 14.30 WIB. Tujuan utamanya adalah agar siswa memiliki waktu cukup untuk mengikuti TPQ atau Madin.
Rencana ini akan diuji coba mulai Agustus 2025 setelah mendapat persetujuan bupati. Uji coba akan berlangsung selama enam bulan dan dievaluasi secara berkala.
2. Kabupaten Pati
Bupati Pati Sudewo menyatakan bahwa rencana lima hari sekolah akan diterapkan mulai dari TK hingga SMP. Menurut Sudewo, sistem ini dapat meningkatkan produktivitas anak karena otak mereka terus bekerja tanpa henti. Ia juga menilai bahwa libur Sabtu-Minggu bisa digunakan untuk refreshing dan aktivitas keluarga.
Sudewo berkomitmen untuk mengoptimalkan semua instrumen pemerintahan guna menjalankan kebijakan ini.
3. Kabupaten Purworejo
Di Purworejo, PCNU Purworejo menolak keras rencana penerapan lima hari sekolah. Ketua PCNU KH Muhammad Haekal menyatakan bahwa sistem ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada manfaat. Anak dinilai rentan mengalami kelelahan fisik dan mental, serta terganggunya perkembangan keagamaan mereka.
Haekal menegaskan bahwa pihaknya tetap menggunakan sistem enam hari sekolah.
4. Kabupaten Blora
Di Blora, wacana lima hari sekolah belum menjadi pembahasan utama. Beberapa kepala sekolah, seperti Eko Hadi Sulistiyono dari SDN 1 Karangjati, tidak sepakat dengan sistem ini. Mereka menilai bahwa sistem enam hari belajar lebih efektif untuk siswa SD dan SMP.
Kepala Dindik Blora Sunaryo menyatakan bahwa saat ini aturan lima hari belajar masih dalam pengkajian. Ia memprediksi ada penolakan dari berbagai pihak jika sistem ini diterapkan.
5. Kabupaten Temanggung
Bupati Temanggung Agus Setyawan menolak mentah-mentah rencana penerapan sistem lima hari sekolah. Ia khawatir sistem ini akan mengurangi jam pendidikan informal seperti TPQ atau Madrasah Diniyah.
Agus menekankan pentingnya keseimbangan antara pendidikan formal dan informal keagamaan. Ia juga menilai bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk memperdalam ilmu agama, terutama di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Kesimpulan
Penerapan sistem lima hari sekolah di Jawa Tengah masih menjadi topik yang kontroversial. Meskipun ada daerah yang mencoba mengimplementasikannya, banyak pihak masih mempertanyakan efektivitas dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Setiap daerah memiliki alasan sendiri dalam menentukan sikap, baik pro maupun kontra terhadap kebijakan ini.