Babak Baru Skandal Meikarta: Ganti Rugi dan Pembelaan James Riady

Featured Image

Perkembangan Terbaru Proyek Meikarta

Pada bulan Juli 2025, proyek Meikarta yang sebelumnya menjadi sorotan publik karena berbagai kasus hukum dan masalah dengan konsumen, memasuki tahap penyelesaian yang lebih stabil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau dikenal sebagai Ara, melakukan kunjungan khusus ke lokasi Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, untuk memastikan proses penyelesaian antara pengembang dan para konsumen yang merasa dirugikan.

Kunjungan ini bukan sekadar inspeksi biasa, melainkan tindak lanjut dari kesepakatan awal untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Ara menegaskan perannya sebagai fasilitator pemerintah, sesuai dengan arahan Presiden bahwa pemerintah harus hadir bagi rakyatnya. Ia menyatakan bahwa konsumen adalah bagian dari rakyat Indonesia, dan pengusaha juga merupakan rakyat, sehingga penting untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Dalam pertemuan tersebut, telah dicapai laporan progres penyelesaian yang cukup signifikan. Tahap Pertama, sebanyak 15 unit telah diselesaikan, dengan seluruhnya dibayar kepada konsumen berupa uang ganti kerugian. Tahap Kedua mencakup total 25 unit, di mana 12 unit telah diterima oleh konsumen, sedangkan 13 unit lainnya diganti uang kerugian. Selanjutnya, Tahap Ketiga disepakati penyelesaian untuk 38 unit tambahan. Dari total tersebut, seluruh unit akan diganti uang kerugian setelah diberikan opsi.

PT Lippo Karawaci Tbk menargetkan pembayaran 38 unit terakhir ini akan selesai dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan, paling lambat hingga 22 September 2025, dengan mekanisme "titip jual". Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, Marshal Martinus menjelaskan, mekanisme titip jual ini artinya Meikarta membantu menjual kembali unit tersebut di pasar sekunder.

Sejarah dan Visi Meikarta

CEO Lippo Group, James Riady, menjelaskan bahwa Meikarta awalnya dimulai dan dikelola oleh investor asing asal China, dan Lippo Group hanya sebagai pemegang saham. Ketika investor asing tersebut kabur dari Indonesia karena berbagai masalah, Lippo Group terpaksa terjun untuk menyelesaikan.

Meskipun pada 4 Mei 2017, James menyatakan bahwa Meikarta merupakan inisiatif Lippo Group, nama Meikarta terinspirasi dari nama ibunya, Mei, dan Jakarta. Proyek ini menempati lahan seluas 500 hektar di bagian paling timur Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Lahan tersebut sudah dikuasai Lippo Group sejak kurun 1990-an, saat naga bisnis ini memulai inisiasi kota mandiri berbasis industri Lippo Cikarang.

Meikarta dirancang oleh konsultan-konsultan arsitektur dan perencana asing dengan harapan dapat bersaing di kawasan regional Asia Tenggara. Di kota baru ini, akan dikembangkan 100 gedung tinggi dengan ketinggian masing-masing gedung sekitar 35 hingga 45 lantai. Ke-100 gedung itu terbagi dalam peruntukan hunian sebanyak 250.000 unit, perkantoran strata title, 10 hotel bintang lima, pusat belanja dan area komersial seluas 1,5 juta meter persegi.

Homologasi Tanpa Refund

James juga menyoroti adanya kesepakatan homologasi yang telah inkrah di pengadilan, di mana semua pembeli sepakat bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, meskipun jadwal penyerahan ditunda 2-3 tahun untuk menyelesaikan pembangunan. Homologasi ini, menurut James, mewajibkan equal treatment, sehingga tidak bisa ada kebijakan pengembalian uang langsung.

"Homologasi tidak mengizinkan refund," tegasnya, menjelaskan mengapa mekanisme "titip jual" yang dipilih. James juga menyampaikan permohonan agar pemberitaan mengenai Meikarta bersifat proporsional, demi menjaga nilai investasi dari 19.000 konsumen lain yang telah membeli unit.

Investor China yang Hengkang

Meski James tidak menyebutkan nama secara spesifik, beberapa entitas China disebut-sebut terlibat dalam proyek Meikarta. Berikut entitas China yang disebut-sebut terlibat:

  1. Shenzhen Yantian Port Group Co. Ltd
    Perusahaan ini disebut sebagai salah satu investor utama yang akan mendanai Meikarta, dengan nilai investasi yang direncanakan mencapai Rp 20 triliun. Namun, investasi ini tak terwujud.

  2. Country Garden Holdings Co. Ltd
    Country Garden, salah satu pengembang properti terbesar di China, juga disebut sebagai investor potensial dalam proyek Meikarta. Pada 2016, Lippo Group mengklaim bahwa Country Garden akan mendukung pembangunan kawasan industri dan perumahan di Meikarta dengan total investasi sebesar US$14,5 miliar bersama Shenzhen Yantian. Namun kerja sama ini tidak terwujud.

  3. China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)
    CSCEC, perusahaan BUMN China yang bergerak di sektor konstruksi, diumumkan sebagai kontraktor utama untuk pembangunan Meikarta. Tetapi keterlibatan mereka lebih kepada pelaksanaan konstruksi, bukan investasi langsung.

  4. Keterlibatan dalam Kasus Suap
    Dalam persidangan kasus suap Meikarta pada Februari 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya keterlibatan investor China dalam pencairan dana suap untuk memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Harapan Pemulihan Konsumen

Selain Kementerian PKP, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga turut serta dalam pertemuan ini. Kepala BPKN, Muhammad Mufti Mubarok, mengapresiasi kecepatan penyelesaian dari Kementerian PKP, khususnya peran Ara. Ia menyatakan dukungan terhadap upaya-upaya konkret yang dilakukan.

Progres penyelesaian skandal Meikarta ini diharapkan dapat menjadi preseden baik bagi penyelesaian masalah serupa di industri properti Indonesia, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen sekaligus menjaga iklim investasi.