Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan, Pemprov NTT Pastikan Realisasi Program Nasional dan Daerah
Rakor Pengendalian Pembangunan, Pemprov NTT Pastikan Realisasi Program Pusat dan Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Rakor ini digelar di Aula Ruang Rapat Asisten Kantor Gubernur NTT pada hari Kamis (24/7/2025). Acara ini dibuka oleh Sekda NTT Kosmas D Lana.
Hadir dalam rakor tersebut sejumlah perwakilan dari 10 Balai Kementerian yang berada di wilayah NTT, 5 organisasi perangkat daerah Provinsi NTT, serta 12 pemerintah kabupaten/kota se-NTT dari 22 kabupaten/kota yang diundang. Rakor ini bertujuan untuk melakukan evaluasi, pengendalian, dan memastikan pelaksanaan program pemerintah pusat maupun kabupaten/kota berjalan secara baik, tepat sasaran, dan terukur secara kemanfaatan.
Sekda Kosmas D Lana menyampaikan bahwa rakor pembangunan menjadi wadah penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Ia menekankan agar kehadiran Balai Kementerian sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, harus memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini meliputi daerah sekitar kawasan hutan, daerah aliran sungai, maupun lokasi pembangunan infrastruktur lainnya.
"Kehadiran Balai-Balai di NTT tidak boleh hanya dalam rangka mengamankan kawasan yang menjadi kewenangannya, tetapi harus mampu memberikan jaminan kemanfaatan dan menumbuhkan ruang partisipasi masyarakat," ujar Sekda Kosmas D Lana.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Tujuannya adalah agar potensi produk-produk dalam kawasan yang dikelola balai dapat menjadi produk ekonomis yang dikelola masyarakat. Hal ini sangat penting dalam mendukung program Pemprov NTT yakni One Village One Product (OVOP).
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mencatat realisasi rata-rata kabupaten/kota se-NTT baru mencapai Rp. 6.889.612.000.000 atau sekitar 27,06 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 25.461.860.000.000. Realisasi anggaran ini dinilai masih rendah, mengingat saat ini telah memasuki triwulan III. Capaian yang rendah ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan anggaran.
Penyerapan anggaran yang rendah akan berdampak pada penilaian pemerintah pusat terhadap kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga berdampak pada besaran transfer dana pusat ke daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan capaian realisasi anggaran.
Tri Wahyudi dari Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kementerian Kehutanan RI menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan SDM, bukan saja bagi aparatur kehutanan tetapi juga non aparatur termasuk masyarakat. Ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas kapasitas sebagai aparatur, maupun pemanfaatan hasil hutan untuk diolah lebih lanjut oleh masyarakat sebagai produk yang bisa meningkatkan pendapatannya, termasuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT.
Di sisi lain, Yaan Sem Appah, S.ST.,MM selaku Kepala TU Balai Transportasi Angkutan Darat Kelas II NTT menyampaikan bahwa subsidi angkutan kapal Ferry sebesar 11 Milyar baru terserap 4 milyar. Subsidi ini dikelola oleh PT. Flobamor. Selain itu, Selfi H. Nange, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT meminta agar pihak Balai dapat duduk bersama PT. Flobamor untuk membicarakan dan mencari solusi bersama bagi para ABK 2 kapal Verry yakni KMP. Pulau Sabu dan KMP. Sirung yang belum menerima gaji dan kondisi kapal yang tidak beroperasi.
Plt. Asisten Sekda Kabupaten Alor, Anderias Blegur dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini Koperasi Merah Putih di Kabupaten Alor telah berhasil dibentuk 100 persen, namun hanya sekitar 50 persen yang telah menyelesaikan administrasi Akte Pendiriannya. Sementara berkaitan dengan MBG, saat ini baru terdapat 1 dapur MBG.
Agustina Wijayanto, S.SI.,M.Si, Kabag Administrasi Pembangunan Kabupaten Kupang menyampaikan bahwa program MBG secara koordinasi belum berjalan baik, terutama berkaitan dengan perangkat daerah mana yang dipercayai sebagai leading sector yang menangani MBG. Saat ini, yang berjalan adalah yang dikoordinasi oleh Posyandu.
Rakor ini merekomendasikan agar kabupaten/kota dapat mendorong pelaksanaan program/kegiatan demi pencapaian realisasi penyerapan anggaran maksimal. Selain itu, juga mendorong Balai-Balai Kementerian di Wilayah NTT agar ikut berpartisipasi mendukung suksesnya program pemerintah pusat dan daerah, serta terus memetakan semua potensi yang bisa dikembangkan termasuk juga peta permasalahan agar dapat dengan mudah dicarikan solusinya.
Selfi H Nange menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor tersebut sebagai media untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten/kota se-NTT. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang benar tentang sejauh mana target-target perencanaan terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan dan apa saja hambatan yang dianggap dapat menghambat pencapaian target pelaksanaan pembangunan wilayah.