Jika Dana Desa Digital, Mengapa Masih Manual?

Transformasi Digital di Sektor Pertanian dan Perikanan Desa
Sejak kebijakan Dana Desa diperkenalkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2015, berbagai desa di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Infrastruktur dasar semakin merata, akses pendidikan dan kesehatan meningkat, serta program pemberdayaan masyarakat mulai menjangkau berbagai sektor. Namun, saat ini, fokus utama adalah bagaimana Dana Desa dapat memacu lompatan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.
Jawabannya terletak pada digitalisasi sektor pertanian dan perikanan—dua sektor utama yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Dalam situasi ketidakpastian iklim global dan disrupsi teknologi, inovasi berbasis digital bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak.
Prioritas Nasional: Dana Desa untuk Transformasi Digital
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 menetapkan bahwa Dana Desa harus diprioritaskan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, serta transformasi digital desa.
Pada tahun 2025, alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah ini, setidaknya 20 persen atau sekitar Rp 14–16 triliun dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat desa. Ini memberi ruang besar bagi desa-desa untuk mulai berinvestasi dalam digitalisasi sektor pertanian dan perikanan secara terstruktur.
Mengapa Perlu Digitalisasi di Sektor Primer?
Banyak kendala struktural di sektor pertanian dan perikanan desa yang kompleks, seperti:
- Informasi pasar yang terbatas
- Produksi yang rentan terhadap perubahan cuaca
- Ketergantungan pada tengkulak
- Minim akses teknologi dan pelatihan
Digitalisasi menjadi solusi lintas sektor. Aplikasi pertanian pintar, prediksi cuaca berbasis satelit, pemasaran digital hasil panen dan tangkapan laut, serta sistem logistik desa akan menciptakan efisiensi, produktivitas, serta kemandirian ekonomi desa.
Tiga Pilar Strategis: Optimalisasi Dana Desa untuk Digitalisasi
-
Pembangunan Infrastruktur Teknologi
Dana desa dapat digunakan untuk pengadaan perangkat keras seperti komputer desa, Wi-Fi publik, serta alat sensor pertanian dan cuaca. Tanpa infrastruktur dasar, akses teknologi akan terus menjadi kendala bagi petani dan nelayan. -
Aplikasi Lokal dan Integrasi Digital
Desa-desa bisa bekerja sama dengan startup dan lembaga riset untuk mengembangkan aplikasi lokal seperti Sistem Informasi Pertanian Terpadu, platform pemasaran digital hasil pertanian dan perikanan, serta aplikasi informasi cuaca dan prediksi pasokan.
Contoh nyata adalah di Desa Sumbersari, Kabupaten Bekasi, di mana pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Jabar Digital Service menunjukkan dampak positifnya di sektor perikanan. Implementasi aplikasi dan smart feeder dari eFishery untuk pembudidaya ikan membantu petani ikan dalam mengatur pemberian pakan secara efisien dan memberikan dampak peningkatan efisiensi dalam budidaya ikan berkat penggunaan teknologi digital tersebut dalam Program Desa Digital Perikanan.
- Pelatihan dan Literasi Digital Warga Desa
Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk pelatihan rutin bagi kelompok tani dan nelayan. Pelatihan bisa meliputi penggunaan aplikasi pertanian, strategi pemasaran daring, manajemen risiko usaha tani, hingga edukasi dasar keamanan digital.
Contoh Desa Digital yang Adaptif
Transformasi digital di sektor pertanian dan perikanan telah mulai diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, program smart farming berbasis Internet of Things (IoT) telah diterapkan untuk pemantauan kelembapan tanah dan pengaturan irigasi otomatis. Program ini dijalankan oleh dinas pertanian dan perguruan tinggi setempat, dan berdampak pada efisiensi penggunaan air serta pengurangan biaya operasional petani.
Di sektor perikanan, BMKG melalui aplikasi InfoBMKG dan INA-WIS telah menyediakan prakiraan cuaca laut harian dan informasi arus gelombang yang sangat membantu nelayan menentukan waktu melaut yang aman. Meski belum ada data spesifik dari kabupaten tertentu, laporan nasional menyebutkan peningkatan adopsi teknologi ini secara bertahap di berbagai pesisir Indonesia, khususnya di wilayah dengan akses jaringan yang stabil.
Transparansi dan Efektivitas Dana Desa
Digitalisasi tidak hanya berdampak ekonomi. Sistem pelaporan digital berbasis dashboard keuangan desa mampu meningkatkan transparansi penggunaan dana desa. Masyarakat bisa memantau langsung realisasi anggaran, efektivitas program, dan perencanaan ke depan secara terbuka. Ini memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas fiskal.
Menuju Desa Mandiri, Produktif, dan Berdaya Saing
Dengan pendekatan digital yang tepat, petani dan nelayan desa tak lagi menjadi subjek pasif. Mereka menjadi pelaku ekonomi tangguh yang mampu bersaing di pasar terbuka, adaptif terhadap krisis iklim, dan tidak lagi bergantung pada tengkulak.
Transformasi ini sejalan dengan arah APBN 2025 yang menargetkan pertumbuhan inklusif, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan pembangunan antarkawasan.
Saatnya Desa Digital Jadi Pilar Ekonomi Nasional
Dana desa adalah instrumen negara untuk menyeimbangkan ketimpangan. Namun nilainya akan stagnan jika tidak dikelola dengan visi jangka panjang. Digitalisasi sektor pertanian dan perikanan adalah wujud konkret dari pembaruan desa, bukan hanya dalam hal teknologi, tapi dalam membangun kepercayaan diri kolektif masyarakat desa.
Sudah saatnya kita berhenti melihat petani dan nelayan sebagai objek belas kasih. Dengan dana desa yang digunakan secara cerdas dan terukur, mereka bisa menjadi salah satu simbol kemajuan bangsa.