Pemprov DKI Jakarta Mendukung Penanganan Kasus Beras Oplosan Pemerintah Provinsi (Pempro…
Label: Kebijakan Publik
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto Mengenai Kritik dan Koalisi dengan PKB Presiden Rep…
Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen Seleksi Penerimaan Calon Praja 2025 Institut Pemerin…
Pembaruan Hukum Wilayah Daerah DPR RI resmi menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) …
Tanggal 29 Juli 2025, Hari Kritis bagi Siswa Penerima Bantuan PIP Tanggal 29 Juli 2025 b…
Isu Pajak Amplop Kondangan, DJP Pastikan Tidak Ada Rencana Isu mengenai pungutan pajak t…
Peran BPKP dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dalam era tata kel…
Peringatan Hari Anak Nasional 2025 di LPKA Ternate Pada peringatan Hari Anak Nasional Ta…
Perdebatan Pilkada Tidak Langsung dalam Koridor Konstitusi Pemilihan kepala daerah (pilk…
Isu Pajak Amplop Kondangan yang Memicu Kekhawatiran Isu pajak amplop kondangan atau haja…
Pemindahan Data Pribadi ke Amerika Serikat Dijelaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital…
Tanggapan Berbagai Pihak terhadap Usulan Moratorium Pembangunan IKN Beberapa pihak menya…
Program Bantuan Sosial 2025: PKH dan BPNT Pemerintah kembali menghadirkan berbagai progr…
Isu Amplop Kondangan Akan Dikenakan Pajak, Ini Penjelasan DJP Baru-baru ini, isu mengena…
Masalah Penempatan Guru di Sekolah Rakyat Sebanyak 160 guru dari Sekolah Rakyat di berba…
Kebijakan Jam Malam untuk Siswa di Luwu Timur Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi …
Perlu Segera Disahkan, RUU Pemilu Harus Dianggap Urgen Dalam diskusi virtual yang diadak…
Struktur Paragraf dan Pola Pengembangan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pemahaman te…
Perubahan Kebijakan Bantuan Sosial di Indonesia Pemerintah Indonesia kini tengah melakuk…
Pujian dari Pelaku Wisata terhadap Kebijakan Bupati Sumedang Bupati Sumedang, Dony Ahmad…