APBD Surabaya 2025 Diedit, Proyek Infrastruktur Terancam Tanpa Inovasi
Target Pendapatan Surabaya Tahun 2025 Terancam Meleset
Pendapatan Kota Surabaya tahun 2025 yang awalnya ditargetkan sebesar Rp 12,3 triliun kini berpotensi mengalami penurunan hingga menjadi Rp 11,6 triliun. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya defisit anggaran sebesar Rp 700 miliar. Jika tidak ada langkah-langkah strategis, Pemkot Surabaya harus melakukan rasionalisasi anggaran.
Salah satu isu utama yang disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, adalah bahwa pendapatan yang direncanakan tidak tercapai sesuai harapan. Dengan defisit tersebut, beberapa proyek penting seperti pengendalian banjir dan transportasi publik bisa terganggu. Hal ini memicu kekhawatiran bagi warga Surabaya yang mengandalkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari kebutuhan dasar.
Kondisi Anggaran Saat Ini
Sampai bulan Juni 2025, pendapatan yang telah tercapai mencapai Rp 4,91 triliun. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai Rp 4,85 triliun. Meski ada kenaikan, peningkatan tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari Perangkat Daerah (PD) penghasil belum terlihat signifikan. Target yang digunakan masih bersifat konservatif dan tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, belanja wajib APBD Surabaya di luar infrastruktur sudah mencapai Rp 10,58 triliun. Jika tidak ada inovasi dalam penguatan fiskal, pembangunan infrastruktur akan terancam. Proyek-proyek seperti pengendalian banjir dan transportasi publik bisa terhenti, yang akan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Tantangan dalam Peningkatan Pendapatan
Aning menyebutkan bahwa meskipun pendapatan setiap tahun naik sekitar Rp 1 triliun, belum ada upaya serius dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari dinas-dinas penghasil. Kenaikan pendapatan saat ini lebih didominasi oleh efisiensi dan pencegahan kebocoran, bukan dari peningkatan kinerja perangkat daerah.
Selain itu, ada dana sebesar Rp 181 miliar di Belanja Modal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, dana tersebut akan dilakukan rasionalisasi dalam APBD perubahan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Surabaya harus lebih cermat dalam mengelola anggaran agar tidak mengganggu program-program prioritas.
Langkah yang Diperlukan
Untuk menghadapi tantangan ini, Aning menyarankan agar dilakukan penguatan kapasitas fiskal Surabaya. Perencanaan APBD harus dievaluasi secara matang agar target dapat tercapai sesuai harapan. Dalam enam bulan terakhir, upaya peningkatan pendapatan harus digenjot agar tidak terjadi kembali ketidakrealisasian pendapatan seperti tahun lalu.
Selain itu, diperlukan inovasi dalam pemanfaatan potensi daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam memperkuat sistem pendapatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Surabaya dapat menjaga keseimbangan anggaran dan tetap mendorong pembangunan yang berkelanjutan.