Audit AI: Penting untuk Keadilan Semua Pihak

Peran Penting Audit dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

Kecerdasan buatan (AI) kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Meskipun AI memberikan banyak manfaat, penggunaannya yang semakin luas juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan. Tanpa adanya mekanisme audit yang memadai, AI berpotensi merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan individu.

Risiko yang Muncul dari Penggunaan AI

AI tidak hanya bisa meniru karya orang lain, tetapi juga memiliki potensi untuk mencelakakan masyarakat. Misalnya, dalam bidang bisnis, AI dapat digunakan untuk menciptakan iklan hanya dengan perintah teks. Namun, hasil yang dihasilkan sering kali tidak orisinil dan tidak memiliki karakteristik unik. Hal ini bisa menyebabkan masalah hukum terkait hak cipta.

Di sektor keuangan, AI digunakan untuk menilai kelayakan kredit. Sayangnya, output AI bisa bersifat bias dan berpotensi mendiskriminasi kelompok tertentu. Ini bisa menghambat akses mereka terhadap layanan finansial yang penting.

Dalam bidang transportasi, kegagalan sistem AI pada mobil otonom bisa berujung pada kecelakaan yang sangat serius. Di sisi lain, model bahasa besar (LLM) juga rentan menghasilkan informasi yang tidak akurat atau bahkan menyebar misinformasi. Ini bisa memperburuk situasi bagi masyarakat dengan literasi digital rendah.

Urgensi Audit AI dan Aturan Mainnya

Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa diperlukan mekanisme yang dapat memastikan AI bekerja secara transparan, akuntabel, dan aman. Salah satu cara adalah melalui audit sistem kerja internal AI. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap komponen-komponen AI seperti data input, algoritma, dan hasil output.

Idealnya, audit dilakukan sepanjang siklus hidup AI, mulai dari perancangan hingga penggunaannya oleh masyarakat. Hal ini penting karena risiko bisa muncul di setiap tahapan pengembangan AI, seperti bias yang muncul dari data yang tidak representatif atau desain algoritma yang diskriminatif.

Sayangnya, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mewajibkan audit AI. Meski UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU PDP menyentuh beberapa aspek yang relevan, ketentuan-ketentuan tersebut masih terlalu umum dan tidak cukup untuk menangani kompleksitas AI.

Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Hak Kekayaan Intelektual

Audit AI sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan. Namun, proses ini juga bisa bertentangan dengan kepentingan perusahaan AI, terutama dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Dataset dan algoritma sering kali menjadi rahasia dagang yang dilindungi secara ketat.

Konflik ini terjadi antara kepentingan publik atas transparansi dan keamanan AI dengan kepentingan privat perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan keseimbangan yang tepat antara kedua kepentingan tersebut.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Berdasarkan praktik global seperti EU AI Act dan Algorithmic Recommendations Provisions di Cina, Indonesia perlu mengatur kewajiban audit AI secara lebih spesifik. Hanya AI berisiko tinggi yang perlu diaudit, seperti yang berkaitan dengan hak-hak dasar, kesehatan, atau keselamatan nyawa manusia.

Pemerintah sebaiknya tidak menjadi auditor langsung, agar hasil audit lebih independen. Audit harus dilakukan oleh pihak ketiga independen yang telah tersertifikasi. Selain itu, regulasi harus mencakup kewajiban menjaga kerahasiaan informasi selama proses audit.

Selain itu, pemerintah perlu menyediakan sistem register hasil audit, seperti algorithm registry, untuk menjamin transparansi tanpa mengorbankan kepentingan usaha. Dengan demikian, kepentingan publik dan usaha bisa saling seimbang.