Pengamat: 3 Juta Rumah Tidak Realistis, Fokus pada FLPP dan Tapera

Target Pembangunan 3 Juta Rumah Dinilai Tidak Realistis

Pemerintah Indonesia memiliki rencana ambisius untuk membangun dan merehabilitasi sebanyak 3 juta rumah setiap tahun melalui program yang diberi nama 3 Juta Rumah. Dalam rincian program ini, 1 juta unit akan dibangun di wilayah perkotaan, sementara 2 juta unit lainnya ditujukan untuk renovasi rumah di daerah pedesaan dan pesisir. Namun, target ini dinilai tidak realistis oleh beberapa ahli properti.

Anton Sitorus, seorang pengamat properti, menyatakan bahwa target 3 juta rumah terlalu tinggi. Ia menyoroti bahwa bahkan target sebelumnya yang hanya 1 juta rumah saja belum tercapai secara maksimal. "Yang sebelumnya 1 juta rumah saja cuma 30 persen yang tercapai, jadi hanya sekitar 300.000 per tahun," ujarnya.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada program yang sudah berjalan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), alih-alih membuat skema baru yang belum tentu efektif. "Ya itu saja ditingkatkan. Enggak perlu skema baru. FLPP saja belum maksimal," tambahnya.

Keterlibatan Sektor Swasta dalam Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah akan mengumumkan realisasi pembangunan rumah melalui konferensi pers mendatang. Hal ini termasuk peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Ia juga menegaskan bahwa penilaian akhir dari program 3 Juta Rumah akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang mengevaluasi kami adalah BPS, dengan data dan jaringannya," kata Maruarar saat ditemui di GRHA Bpjamsostek, Jakarta Selatan.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Beberapa perusahaan telah memberikan kontribusi nyata, antara lain:

• Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, yang membangun 250 rumah di Tangerang dan 500 rumah di Kalimantan Selatan.
• Grup Adaro, yang membangun 500 rumah di Kalimantan Selatan.
• PT Berau Coal Energy Tbk, yang membangun 500 rumah di Kalimantan Timur.

Maruarar menegaskan bahwa semua bantuan tersebut bersifat gratis dan merupakan pembangunan rumah, bukan renovasi. "Itu gratis. Jangan salah ya. Itu bangun rumah, bukan renovasi rumah," tegasnya.

Sementara itu, Yayasan Buddha Tzu Chi turut serta dalam program renovasi rumah. Hingga saat ini, yayasan ini telah melakukan renovasi terhadap 1.500 unit rumah, yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Renovasi tahap pertama dilakukan terhadap 232 rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Untuk proses ini, biaya kontrakan sementara bagi warga juga ditanggung oleh yayasan. Anggaran renovasi per rumah berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.

“Kalau untuk direnovasi, budget-nya Rp 30 juta-Rp 50 juta,” ujar Aguan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi.

FLPP Tetap Jadi Andalan Pemerintah

Meskipun banyak kegiatan sosial dan kerja sama dengan pihak swasta, hingga bulan ke-9 berlangsungnya Kabinet Merah Putih, pemerintah masih belum melaporkan capaian total rumah yang dibangun atau direnovasi.

Program FLPP tetap menjadi andalan utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Tahun 2025, kuota FLPP ditambah sebanyak 130.000 unit rumah subsidi, dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Penambahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 235 Tahun 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35,2 triliun untuk mendukung program ini.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebutkan bahwa hingga semester I-2025, penyaluran KPR FLPP telah mencapai 129.773 unit rumah subsidi. Dari jumlah tersebut, 36.376 unit rumah disalurkan untuk segmen buruh, melampaui target awal sebesar 20.000 unit.

"Matching antara demand dan supply-nya," ujar Heru saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan. Menurut Heru, penyerapan tinggi dari kalangan buruh disebabkan oleh pembangunan rumah subsidi yang berlokasi di kawasan industri, seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Serang, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Batang, hingga Kendal.

"Pekerja swasta, termasuk buruh, itu terkonsentrasi di wilayah-wilayah industri. Sementara lokasi rumah subsidi juga banyak tersedia di wilayah tersebut," jelasnya.