Pengawasan Berbasis Kebijakan, BPKP DIY Perkuat Efektivitas Publik

Pengawasan Berbasis Kebijakan, BPKP DIY Perkuat Efektivitas Publik

Peran BPKP dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Dalam era tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, peran lembaga pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) tidak lagi sebatas pada pengecekan administratif. Di tengah tantangan yang semakin dinamis, BPKP dituntut untuk mampu melihat lebih jauh dari angka-angka dan fokus pada efektivitas kebijakan publik serta dampaknya terhadap masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, saat mengukuhkan Dessy Adin sebagai Kepala Perwakilan BPKP DIY. Acara berlangsung di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, pada Kamis (24/7/2025). Prosesi ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Penjabat Sekda DIY Aria Nugrahadi, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD Pemda DIY.

BPKP Sebagai Mitra Strategis

Sri Sultan HB X menekankan bahwa peran BPKP kini lebih strategis dari sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa BPKP bukan hanya bertindak sebagai pengawas internal, tetapi juga menjadi mitra reflektif bagi pemerintah daerah. “BPKP diharapkan mampu membantu pemerintah daerah belajar dari kesalahan, menajamkan perencanaan, dan memperbaiki eksekusi kebijakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pengawasan harus menitikberatkan pada seberapa besar anggaran publik benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. “Ini memerlukan sinergi yang tidak hanya berbasis kontrol, tetapi juga pada trust dan tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Semangat Keistimewaan Yogyakarta

Gubernur DIY juga menyinggung semangat keistimewaan Yogyakarta, yang tidak hanya terkait budaya atau kelembagaan, tetapi juga dalam tata kelola pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap pemerintahan yang baik di DIY bukan sekadar slogan, melainkan arah kerja nyata yang memerlukan mitra kritis sekaligus konstruktif seperti BPKP.

“Akuntabilitas bukan tujuan akhir, melainkan prasyarat menuju kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik adalah modal sosial utama dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.

Apresiasi dan Harapan Baru

Gubernur DIY menyampaikan apresiasi kepada Setya Nugraha atas dedikasinya selama menjabat, serta menyambut kepemimpinan baru Dessy Adin. Ia berharap di bawah kepemimpinan yang baru, komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara Perwakilan BPKP DIY dengan Pemerintah Daerah DIY dapat terus diperkokoh.

Ia juga menegaskan bahwa Pemda DIY sangat terbuka terhadap pendampingan dan evaluasi. “Kami menyambut segala bentuk pendampingan dan masukan konstruktif dari BPKP sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun pemerintahan yang sehat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.”

Sinergi yang Lebih Kuat

Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa pengukuhan ini diharapkan memperkuat sinergi antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di DIY. Ia menegaskan bahwa BPKP hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra kerja strategis.

“Kami berharap momen ini dapat memperkuat komitmen seluruh aparat pemerintah untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan dan berfokus pada pelayanan masyarakat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas,” ujarnya.

Ia juga menyebut BPKP siap mendukung seluruh pemerintah daerah di wilayah DIY secara konstruktif dan kolaboratif. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin selama ini akan terus ditingkatkan.

“Semoga semangat ini dapat senantiasa kita jaga demi keberhasilan pembangunan bangsa dan negara, terkhusus di Daerah Istimewa Yogyakarta,” tutupnya.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, Perwakilan BPKP DIY diharapkan semakin mampu memainkan peran ganda: sebagai penjaga akuntabilitas dan sekaligus pendorong efektivitas kebijakan, demi menjawab tuntutan transparansi dan dampak nyata di tengah keterbukaan publik yang kian tinggi.