Jateng Butuh 2.418 Dapur SPPG untuk Makan Gratis
Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah Masih Butuh Penyempurnaan
Jawa Tengah terus berupaya mempercepat realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan akses makanan bergizi bagi masyarakat. Namun, hingga saat ini masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk menjamin keberhasilan program tersebut.
Saat ini, dari total 2.753 unit Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 335 unit yang telah aktif. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan sebesar 2.418 unit SPPG yang harus segera diisi. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan capaian program MBG.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan komitmennya untuk mempercepat realisasi program ini. Ia menekankan pentingnya peran SPPG sebagai bagian integral dalam mendukung pelaksanaan MBG. Menurutnya, SPPG tidak hanya menjadi tempat pengolahan makanan, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait gizi.
Luthfi mengungkapkan bahwa Jawa Tengah kini menempati posisi kedua secara nasional dalam jumlah SPPG aktif. Meskipun demikian, ia menilai angka ini belum cukup untuk mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk mempercepat aktivasi unit-unit yang sudah terdaftar.
Capaian Realisasi MBG di Jawa Tengah
Secara keseluruhan, realisasi penerima manfaat MBG di Jawa Tengah baru mencapai 9,8 persen atau sekitar 953.912 orang dari total potensi penerima sebanyak lebih dari 9,6 juta jiwa. Target ini mencakup berbagai kelompok seperti siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui. Meski demikian, capaian ini masih jauh dari harapan.
Wilayah dengan capaian SPPG tertinggi antara lain Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, beberapa daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih memiliki jumlah SPPG yang rendah dan menjadi prioritas intervensi oleh Satgas MBG.
Untuk mendukung program ini, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset yang bisa dimanfaatkan bersama instansi seperti POLRI dan TNI. Total luas aset yang tersedia mencapai hampir 280 ribu meter persegi. Langkah ini diharapkan dapat membantu memperluas cakupan layanan MBG.
Enam Langkah Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Program
Ahmad Luthfi mengumumkan enam langkah strategis yang akan diterapkan untuk mempercepat pencapaian program MBG. Keenam langkah ini meliputi:
- Pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan lokal melalui BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah.
- Perbaikan tata kelola dan koordinasi pemerintahan.
- Pendataan dan validasi sasaran program.
- Pengawasan ketat terhadap keamanan dan sanitasi pangan.
- Monitoring pasokan bahan baku.
- Edukasi gizi dan kampanye anti-pemborosan makanan.
Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Luthfi juga menekankan pentingnya pembentukan Satgas MBG di setiap kabupaten/kota sesuai instruksi Mendagri.
Apresiasi terhadap Kepemimpinan Gubernur Luthfi
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi. Ia menilai bahwa Gubernur Luthfi memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk menjalankan instruksi dengan baik.
Menurut Dadang, hingga 28 Juli 2025, tercatat 2.378 SPPG aktif di seluruh Indonesia yang melayani 7.436.805 penerima manfaat. Estimasi anggaran operasional mencapai Rp111,55 miliar per hari atau sekitar Rp2,23 triliun untuk 20 hari pelayanan.
Rapat koordinasi yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, dan Kabinda. Selain itu, hadir juga 35 kepala maupun wakil kepala daerah se-kabupaten/kota, lengkap bersama Dandim dan Kapolres masing-masing, serta jajaran OPD Provinsi Jateng yang terkait.