Pandangan Berbeda Noel Mengenai Bendera One Piece, Ini Respons Dedi Mulyadi dan 4 Pejabat Lainnya
Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI
Pengibaran bendera One Piece di berbagai tempat, baik di jalan, rumah, maupun kendaraan, menjadi perhatian publik menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Bendera ini, yang identik dengan kelompok bajak laut dalam serial anime One Piece, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat dan tokoh-tokoh penting.
Bendera Jolly Roger Topi Jerami, yang sering dikaitkan dengan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, tidak hanya menjadi bagian dari ekspresi kreativitas masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk menyampaikan perasaan dan kegelisahan terhadap kondisi negara saat ini. Namun, bagi sebagian pihak, penggunaan bendera tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi.
Pendapat Tokoh-Tokoh Terkait
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, yang dikenal dengan panggilan Noel, menyampaikan pandangan bahwa anak muda Indonesia bukanlah pemberontak, melainkan ingin didengar. Ia menekankan bahwa simbol bajak laut dalam One Piece mencerminkan semangat kebebasan dan keadilan, bukan anti-NKRI. Menurutnya, penggunaan bendera tersebut bukan bentuk pengkhianatan terhadap Indonesia, melainkan cara anak muda menyampaikan perasaan mereka.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa bendera merah putih harus tetap menjadi yang utama. Meskipun ia tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece, ia menegaskan bahwa bendera Merah Putih harus selalu dikibarkan di posisi tertinggi.
Wali Kota Solo Respati Ardi juga tidak melarang adanya pengibaran bendera One Piece, asalkan bendera Merah Putih tetap menjadi prioritas. Ia menilai bahwa penggunaan simbol-simbol lain seperti bendera One Piece adalah bentuk ekspresi kreatif yang sah, selama tidak mengganggu kesakralan lambang negara.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai bahwa semua pihak tidak perlu terburu-buru menghakimi fenomena ini. Ia berpandangan bahwa di era digital, setiap orang memiliki akses informasi dan sebaiknya tidak cepat-cepat menilai buruk suatu fenomena. Menurutnya, ekspresi semacam itu bisa menjadi ruang dialog antara negara dan warganya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengkritik tindakan represif terhadap pengibaran bendera One Piece. Menurutnya, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini. Ia menilai bahwa pemerintah sebaiknya melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik simbolis yang perlu didengar.
Pandangan Pemerintah dan Pejabat Lainnya
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga kekhidmatan bulan kemerdekaan. Ia berharap simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tidak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih.
Selain para pejabat tersebut, ada juga beberapa tokoh lain yang menyampaikan pendapatnya. Misalnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menilai bahwa anak muda Indonesia tumbuh dalam budaya populer yang sarat simbol dan cerita fiksi. Ia menegaskan bahwa Merah Putih tetaplah lambang negara yang sakral dan tidak boleh digantikan. Namun, ia melihat aksi pengibaran bendera One Piece sebagai tanda keresahan yang perlu didengar.
Kesimpulan
Pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI menunjukkan bahwa masyarakat semakin kreatif dan ingin menyampaikan pesan melalui simbol-simbol yang mereka sukai. Meski ada perbedaan pandangan, banyak tokoh dan pejabat yang menilai bahwa hal ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Sebaliknya, mereka menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi fenomena ini, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk berekspresi tanpa merusak kesakralan simbol negara.