Pengumuman Hasil Seleksi IPDN 2025 dan Profil Lengkap Calon Praja
Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen Seleksi Penerimaan Calon Praja 2025
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengumumkan hasil verifikasi dokumen persyaratan administrasi Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) tahun 2025. Pengumuman ini resmi dikeluarkan pada Selasa, 22 Juli 2025, dan tertuang dalam Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2-326 Tahun 2025. Surat keputusan yang ditandatangani oleh Rektor IPDN, Halilul Khairi, di Sumedang pada tanggal yang sama menyatakan bahwa sebanyak 28.579 peserta berhasil lulus tahap verifikasi dokumen.
Untuk memeriksa status kelulusan, peserta dapat mengakses akun masing-masing melalui situs web resmi IPDN, yaitu https://spcp.ipdn.ac.id/ dan daftar-dikdin.bkn.go.id. Peserta yang lulus wajib melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Sejarah Perkembangan IPDN
IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan utamanya adalah mempersiapkan kader pemerintahan yang akan bertugas di tingkat pusat maupun daerah. Berikut adalah rangkuman sejarah perkembangan IPDN dari masa ke masa:
Era Prakemerdekaan
Asal usul IPDN dapat ditelusuri hingga tahun 1920 melalui lembaga pendidikan pamong praja pada masa Hindia Belanda, seperti Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren (OSVIA) dan Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA).
Awal Kemerdekaan
Pada tahun 1948, untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara, dibentuk Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA). Selain itu, diselenggarakan pula Kursus Dinas C (KDC) mulai tahun 1952 untuk meningkatkan keterampilan pegawai.
Pendirian APDN dan IIP
Seiring dengan kompleksitas pemerintahan, pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Malang pada 17 Maret 1956. Untuk jenjang sarjana, dibentuk Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) pada tahun 1967, yang kemudian dipindahkan dari Malang ke Jakarta pada 1972. Di dekade 1970-an, APDN juga didirikan di 20 provinsi lainnya.
Konsolidasi dan Peningkatan Status
Pada tahun 1988, Menteri Dalam Negeri Rudini mengeluarkan kebijakan untuk menyatukan 20 APDN daerah menjadi APDN Nasional yang berpusat di Jatinangor, Jawa Barat. Lembaga ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992.
Penggabungan Menjadi IPDN
Untuk menyatukan pendidikan kepamongprajaan dalam satu atap, STPDN dan IIP digabungkan menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004.
Struktur Akademik dan Kampus IPDN
Struktur organisasi IPDN saat ini mencakup berbagai program pendidikan dan jaringan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut penjelasannya:
Program Pendidikan
IPDN menyelenggarakan dua jenis program pendidikan, yaitu vokasi Diploma Empat (D-IV) dan akademik Strata Satu (S-1). Terdapat dua fakultas utama, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan dan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Kedua fakultas ini membawahi berbagai program studi seperti Kebijakan Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Manajemen Sumber Daya Aparatur.
Selain program sarjana, IPDN juga menyelenggarakan Program Pascasarjana (S-2 dan S-3) serta program profesi kepamongprajaan di kampus Jakarta.
Jaringan Kampus
Kegiatan pendidikan IPDN dilaksanakan di kampus pusat dan daerah. Kampus Pusat terdiri dari Kampus Jatinangor (dipimpin oleh Rektor) dan Kampus Jakarta (dipimpin oleh Direktur). Selain itu, terdapat tujuh kampus daerah yang berlokasi di Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.